Dua Kali Tidak Hadir, DPR Jadwalkan Pemanggilan Dirut Agrinas Usai Lebaran

Herman Khaeron Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menyoroti ketidakhadiran Joao Angelo De Sousa Mota Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI.

Menurut Herman, rapat dengan PT Agrinas Pangan Nusantara telah dua kali gagal terlaksana karena ketidakhadiran pimpinan perusahaan tersebut. Padahal, DPR ingin meminta penjelasan terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran dalam berbagai program yang dijalankan perusahaan tersebut.

“PT Agrinas Pangan Nusantara memang sudah dua kali kami rapat gagal. Ini sebetulnya terkait dengan kami ingin mengetahui transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara,” kata Herman di Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Ia menjelaskan, Komisi VI sebelumnya mendapat paparan bahwa terdapat anggaran sekitar Rp1,6 miliar untuk pembangunan gerai di sekitar 80.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.

Namun, dari hasil uji petik di lapangan, nilai pembangunan tersebut dinilai tidak mencapai angka yang dipaparkan.

“Kami juga punya uji petik. Kalau tidak sampai Rp1,6 miliar kok bisa begitu. Kami ingin ada penjelasan, siapa tahu memang ada penghematan karena tanah disiapkan desa, kontraktornya lokal, dan dilakukan penunjukan langsung tanpa tender,” ujarnya.

Selain itu, Herman juga mempertanyakan rencana pengadaan sekitar 105.000 unit mobil dari India yang dinilai berpotensi berdampak pada industri otomotif nasional.

“Pengadaan mobil dari India sebanyak 105.000 unit ini bukan main-main. Ini bisa menjadi pengungkit bagi industri otomotif dalam negeri. Kami ingin tahu kenapa harus impor,” tegasnya.

Menurut Herman, jika pengadaan tersebut menggunakan anggaran negara atau skema pembiayaan tertentu, maka mekanisme dan sumber dananya harus dijelaskan secara terbuka kepada DPR.

“Kalau impor, akuntabilitas keuangan negaranya harus dipresentasikan kepada DPR. Dari mana uangnya? Kalau itu anggaran komersial melalui Bank Himbara dengan blokir sekitar 70 persen dana desa, seperti apa mekanismenya?” katanya.

Ia menekankan bahwa setiap penggunaan anggaran negara harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Anggaran negara itu sepeser pun harus dipertanggungjawabkan. Harus transparan, akuntabel, dan publik wajib tahu,” ujar Herman.

Herman juga mengaku heran karena saat DPR menanyakan hal tersebut kepada Kementerian Koperasi, kementerian tersebut mengaku tidak mengetahui detail program maupun pengadaan mobil tersebut.

“Ketika kami tanya ke Kementerian Koperasi, mereka tidak mengetahuinya, apalagi terkait pengadaan mobil yang 105.000 unit itu,” katanya.

Meski demikian, Herman menegaskan bahwa Komisi VI DPR RI tidak mengedepankan kecurigaan terhadap program tersebut. DPR, kata dia, justru ingin memastikan seluruh program berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas, sejalan dengan arahan Prabowo Subianto Presiden.

“Kami tidak mengedepankan kecurigaan. Kami ingin seluruh anggaran negara sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto: jangan bocor, harus transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Herman menambahkan, DPR mendukung penuh program Koperasi Desa Merah Putih yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa.

“Kami akan dukung penuh 100 persen program-program strategis Prabowo Subianto Presiden, tetapi harus dijalankan secara transparan dan akuntabel,” kata Herman.

Komisi VI DPR RI berencana kembali memanggil pihak PT Agrinas Pangan Nusantara setelah masa cuti bersama Lebaran.

“Mungkin setelah Lebaran, setelah tanggal 30, kami akan mendorong pimpinan Komisi VI agar mengadakan rapat kembali antara Kementerian Koperasi dan Agrinas Pangan Nusantara,” pungkasnya.(faz/iss)