Gibran Ingin Buktikan Keabsahan Dokumen Pendidikannya di PTUN atas Saran Prabowo

Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden RI berencana membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya yang menjadi polemik, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kemudian, Gibran akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA)

Menurutnya, langkah hukum yang akan ditempuh tersebut merupakan saran dari Prabowo Subianto Presiden.

Pernyataan itu disampaikan Gibran, sore hari ini, Selasa (10/11/2026) di Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta.

“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan. Seperti teman-teman media ketahui, saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ujar Gibran.

Sebelumnya, Prasetyo Hadi Menteri Sekretaris Negara (Menseneg), mengungkapkan, tadi pagi, Gibran menyampaikan keinginannya mundur dari posisi Wakil Presiden kepada Prabowo Subianto Presiden.

Dalam pertemuan selama sekitar 2,5 jam di Kompleks Widya Chandra Jakarta, Mensesneg menegaskan, Prabowo Presiden tidak menolak permohonan mundur Gibran.

Lalu, Gibran memohon diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen ijazah yang dipakai mendaftar sebagai calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang bisa dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat, sesuai norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu.

Lalu, Mahkamah Agung (MA) melalui putusan kasasi tanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan gugatan, dan menyatakan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka tidak sah serta batal demi hukum.

Merespons putusan MK dan MA, sejumlah Anggota DPR RI lintas fraksi partai politik menjalankan hak menyatakan pendapat yang bisa berimplikasi pada pemakzulan Gibran sebagai Wakil Presiden. (rid/ipg)