Hadiri Sidang IPU ke-153 di Tanzania, Puan Tekankan Demokrasi Harus Berdayakan Rakyat

Puan Maharani Ketua DPR RI menekankan bahwa demokrasi tidak cukup hanya memberi hak pilih kepada rakyat. Menurutnya, demokrasi harus mampu memberdayakan rakyat untuk mengubah kehidupan mereka.

Pandangan itu disampaikan Puan saat menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania, Kamis (8/10/2026). Forum parlemen dunia itu mengangkat tema “Meningkatkan Tata Kelola yang Baik dan Memberdayakan Masyarakat melalui Inklusivitas, Kepercayaan, dan Peluang bagi Semua”.

“Demokrasi harus memberdayakan rakyat untuk mengubah kehidupan mereka. Pembangunan tidaklah cukup jika hanya menghasilkan pertumbuhan, pembangunan harus memperluas peluang, mengurangi ketimpangan, dan mewujudkan kemakmuran bersama,” papar Puan dalam keterangannya.

Ketua DPR RI itu mengatakan, tolok ukur tata kelola pemerintahan yang baik pada akhirnya harus dilihat dari sejauh mana suara rakyat didengar, hak mereka dilindungi, kekuasaan tunduk pada pengawasan, serta rakyat memiliki kesempatan yang adil untuk memperbaiki kehidupannya.

“Apakah suara rakyat didengar, apakah hak-hak mereka dilindungi, dan apakah kekuasaan tunduk pada pengawasan? Apakah rakyat memiliki kesempatan yang adil untuk memperbaiki kehidupan mereka, dan apakah bangsa ini memiliki kedaulatan untuk menentukan masa depannya sendiri?” urainya.

Dalam forum tersebut, Puan juga menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik harus bertumpu pada keadilan. Menurutnya, tata kelola yang berkeadilan adalah tata kelola yang mampu mengubah kedaulatan rakyat menjadi kesejahteraan rakyat.

Di hadapan pimpinan IPU dan ketua parlemen dunia, ia juga menyebut parlemen memiliki empat tanggung jawab dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil. Pertama, legislasi harus menetapkan aturan yang adil dan mencegah konsentrasi kekuasaan politik maupun ekonomi yang tidak terkendali.

Kedua, kebijakan anggaran harus memastikan dana publik benar-benar digunakan untuk menyamakan kesempatan, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kemampuan rakyat. Ketiga, pengawasan parlemen harus memastikan seluruh otoritas pemerintahan bekerja dalam batas hukum dan memberi manfaat bagi masyarakat.

“Keempat, fungsi perwakilan harus memastikan bahwa suara rakyat hadir sebelum keputusan dibuat, bukan hanya didengar setelah keputusan diselesaikan,” tutur Puan.

Dia mengingatkan, tugas parlemen bukan hanya menghasilkan kebijakan yang terlihat baik di atas kertas, tetapi memastikan kebijakan itu benar-benar bekerja dalam kehidupan rakyat.

Di sisi lain, Puan menilai ada ketegangan antara demokrasi, kedaulatan nasional, geoekonomi, dan geopolitik global. Karena itu, kerja sama internasional dinilai penting, terutama kerja sama yang tidak menghilangkan hak bangsa dan negara untuk menentukan pilihan pembangunan sesuai kepentingan rakyatnya.

Ia juga menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya harus hidup di dalam negara, tetapi juga di antara negara-negara. Menurut Puan, tata kelola global harus menyediakan ruang yang lebih adil bagi semua bangsa, baik negara besar maupun kecil, negara maju maupun berkembang.

Melalui IPU, Puan menilai parlemen dunia dapat memperkuat kerja sama antarparlemen untuk membangun tatanan global yang tidak hanya lebih saling terhubung, tetapi juga lebih demokratis, adil, dan manusiawi.

“Pada akhirnya, tata pemerintahan yang baik bukanlah tujuan akhir. Tujuan utamanya adalah rakyat, keadilan, martabat, dan kemampuan rakyat untuk menentukan masa depan mereka sendiri,” sebutnya.

Dalam acara itu, ia didampingi Irine Yusiana Roba Putri Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Shanty Alda Nathalia Anggota Komisi XII DPR RI, serta Tri Yogo Jatmiko Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Tanzania.

Selain membawa isu diplomasi Indonesia, kehadiran Puan dalam Sidang Umum IPU ke-153 juga berkaitan dengan pemilihan Presiden IPU ke-32 untuk masa jabatan 2026-2029.

Irine mengatakan, partisipasi Ketua DPR RI dalam forum tersebut menjadi bagian dari dukungan Indonesia terhadap proses pemilihan Presiden IPU yang berlangsung setiap tiga tahun sekali.

Menurut Irine, kehadiran Puan dalam Sidang Umum IPU ke-153 mendapat sambutan hangat dari para delegasi. Sejumlah anggota parlemen negara sahabat disebut mengapresiasi pandangan Puan, termasuk terkait keadilan sosial dan demokrasi ekonomi. (bil/faz)