Komisi II DPR: Opsi-Opsi Perubahan Sistem Pilkada Bukan Barang Haram
Kamis, 15 Januari 2026 | 20:30 WIB
Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan, PDIP menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Kami memilih langsung. Sikap dari PDI Perjuangan dan Kepala Daerah harus dipilih langsung oleh rakyat,” katanya saat berada di Mangrove Gunung Anyar, Surabaya, Sabtu (17/1/2026).
Hasto menegaskan, PDIP komitmen pada sikap tersebut setelah mendengarkan aspirasi masyarakat dan seluruh pengurus partai di berbagai daerah di Indonesia melalui rapat kerja nasional.
PDIP, kata dia, mendorong pemilu murah dengan gotong royong dari seluruh jajaran partai yang menyatu bersama rakyat, serta menghilangkan mahar politik dan melakukan sekolah tim kampanye, sehingga menurutnya ada perencanaan yang baik, temasuk dengan e-voting.
“Bahkan kami sudah melakukan simulasi tentang e-voting tersebut,” ucapnya.
Hasto menegaskan, hal tersebut penting karena merupakan bagian dari prinsip kedaulatan, legitimasi kepemimpinan, serta tanggung jawab pemimpin pada rakyat.
Selain itu, juga bagian dari spirit reformasi yang harus dijalankan. Oleh karena itu ia menegaskan, kedaulatan rakyat tidak boleh dicabut dengan cara apa pun.
“Maka PDI Perjuangan menolak pemilihan oleh DPRD, jadi oleh rakyat,” pungkasnya.(ris/bil/iss)
NOW ON AIR SSFM 100
