Juri Ardiantoro Wakil Menteri Sekretaris Negara menyatakan, Pemerintah melakukan pemeriksaan dan sterilisasi terhadap lingkungan kerja Prabowo Subianto Presiden menyusul terungkapnya kasus dugaan penyadapan ilegal.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pengamanan lingkar inti Presiden agar tidak disusupi pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan LSP tersangka kasus penyadapan.
“Kalau itu sudah otomatis kami berjalan,” kata Juri yang ditemui seusai rapat kerja bersama Komisi XIII DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, seperti dilaporkan Antara, Rabu (18/11/2026).
Juri menyatakan, pemeriksaan terhadap orang-orang yang bekerja di lingkungan Istana merupakan prosedur yang biasa dilakukan. Pemeriksaan tersebut mencakup aparatur sipil negara (ASN) maupun tenaga profesional.
“Sudah hal yang biasa lah kami memeriksa semua yang bekerja di lingkungan Istana, baik PNS maupun yang tenaga profesional,” ujar Juri.
Pernyataan Juri merespons permintaan Sugiat Santoso Wakil Ketua Komisi XIII DPR agar Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) membersihkan lingkar inti Presiden Prabowo dari orang-orang yang pernah direkomendasikan LSP.
Dalam rapat kerja tersebut, Sugiat menilai sterilisasi diperlukan untuk memastikan keamanan Presiden dan mencegah terulangnya kasus serupa.
Dia meminta Kemensetneg memeriksa seluruh personel di sekitar Presiden, termasuk yang bertugas di Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dan lingkungan Sekretariat Negara.
“Kalau ada kemarin personalia-personalia di lingkar inti Presiden itu adalah rekomendasi Kapolri zaman LSP, sterilkan. Jangan ada lagi peluang pengkhianat masuk di situ, baik Paspampres, apa pun itu, bahkan di Setneg sendiri,” ujarnya.
Sugiat menegaskan, dugaan penyadapan terhadap Presiden tidak boleh dipandang sebagai persoalan sepele. Menurut dia, Kemensetneg juga perlu mengevaluasi kebijakan pemerintah yang berpotensi terpengaruh oleh pihak-pihak yang terafiliasi dengan tersangka.
Lebih lanjut, dia meminta Pemerintah menelusuri kemungkinan adanya sabotase atau penyusupan dalam proses pengambilan kebijakan selama dua tahun pemerintahan Prabowo.
“Saya ingin karena kasus penyadapan ini terbongkar selama dua tahun pemerintahan Pak Presiden ini, kebijakan-kebijakan disisir kembali. Apakah ada yang telah terkena sabotase, penyusupan secara halus, sehingga menguntungkan kepentingan-kepentingan kelompoknya LSP supaya jangan sampai kecolongan yang berikutnya,” tandasnya.(ant/ham/rid)
NOW ON AIR SSFM 100

