Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur melantik enam pejabat eselon II untuk mengisi posisi strategis dengan mengutamakan fokus puncak Natal dan tahun baru (nataru) hingga sektor pelayanan publik lainnya.
Sederet pejabat yang dilantik di Gedung Negara Grahadi pada Rabu (18/11/2026) sore yaitu Firdaus Sulistijawan sebagai Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Pamekasan, Zainal Fanani sebagai Kepala Bakorwil Madiun, dan Andrio Himawan Wahyu Aji sebagai Kepala Biro Perekonomian.
Kemudian, Syamsiar Aulia Rahman Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah, Bayu Suwondo Putro sebagai Kepala Dinas Perkebunan, dan Muhamad Arif Widodo sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim.
Khofifah juga mengingatkan, apabila ada regulasi yang kurang dipahami, para pejabat diwajibkan segera berkonsultasi dengan Biro Hukum supaya roda organisasi berjalan maksimal.
Gubernur Jatim juga menginstruksikan jajarannya agar bersiap menghadapi Nataru hingga bulan puasa dan lebaran mendatang.
Secara khusus, Khofifah memberikan instruksi kepada Kepala Disperindag yang baru jangan banyak menghabiskan waktu di dalam kantor.
”Disperindag jangan banyak di kantor. Disperindag banyak ke pasar, banyak ketemu warga, berapa pasar murah,” ujar Khofifah di Gedung Grahadi.
Selain itu, Khofifah meminta supaya program operasi pasar murah yang selama ini telah berlangsung, benar-benar berfungsi sebagai penopang daya beli masyarakat di sejumlah daerah.
Kemudian, menjelang puncak musim hujan yang diprediksi Desember, Januari, dan Februari, Khofifah meminta para kepala Bakorwil, khususnya Pamekasan dan Madiun untuk siaga penuh.
Dia menegaskan pentingnya mitigasi berlapis di wilayah tersebut, karena potensi bencana tanah longsor di kawasan lereng akibat kekeringan panjang sebelumnya.
“Bakorwil saya minta bisa menjadi mata dan telinga Pemprov Jatim yang paling dekat dengan daerah,” ucap dia.
Sementara itu, Khofifah meminta Biro Perekonomian supaya melakukan pemetaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun anak perusahaan yang sudah tidak produktif agar diputus kebijakannya karena menjadi beban APBD.
“Saya juga secara khusus mengingatkan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PPJ) untuk waspada terhadap segala potensi godaan serta menjaga integritas,” jelasnya.
Di sisi lain, Indah Wahyuni Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur menambahkan, proses pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Jatim terus dikebut menggunakan sistem manajemen talenta.
Hingga saat ini, masih ada delapan posisi dan badan baru yang posisinya masih kosong. Pihaknya menargetkan pengisian jabatan tersebut tuntas sekitar bulan Desember.
”Ada delapan jabatan yang kosong termasuk staf ahli. Meliputi Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Sosial, Brida, Satpol PP, hingga pengukuhan Biro BUMD. Terkait posisi Kepala DLH yang saat ini diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Jumadi,” jelasnya.(wld/ham/rid)
NOW ON AIR SSFM 100

