Dari jumlah tersebut, sekitar Rp3,5 triliun dibutuhkan untuk mengatasi persoalan pembayaran gaji pegawai dalam waktu dekat.
Namun, agar kondisi fiskal daerah menjadi lebih kuat dan persoalan serupa tidak kembali terulang, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp14 triliun.
Bahkan, Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan menyebut kebutuhan tersebut berpotensi mencapai Rp20 triliun.
Menanggapi kondisi tersebut, Eka menilai pemerintah pusat harus segera menyusun langkah konkret bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan agar daerah yang mengalami kesulitan fiskal tidak semakin tertekan.
“Kalau anggaran pemerintah daerah kurang, para pegawai terancam tidak mendapatkan gaji. Ini bukan masalah sepele. Pegawai yang tidak menerima haknya tentu akan terganggu semangat kerjanya, dan pada akhirnya pelayanan kepada masyarakat juga akan ikut terganggu,” tegasnya.

NOW ON AIR SSFM 100

