Lebih lanjut, Mensesneg bilang, Gibran memohon diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen ijazah yang dipakai mendaftar sebagai calon Wakil Presiden Pilpres 2024, di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Lalu, Presiden mempersilakan Gibran membuktikan lewat proses hukum.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang bisa dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat, sesuai norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu.
Lalu, Mahkamah Agung (MA) melalui putusan kasasi tanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan gugatan, dan menyatakan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka tidak sah serta batal demi hukum.
Merespons putusan MK dan MA, sejumlah Anggota DPR RI lintas fraksi partai politik menjalankan hak menyatakan pendapat yang bisa berimplikasi pada pemakzulan Gibran sebagai Wakil Presiden. (rid/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100

