PDI Perjuangan (PDIP) menggelar diskusi terbatas secara tertutup yang menghadirkan deretan pakar ekonomi, fiskal, dan moneter di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Diskusi itu bertujuan menggali insight strategis terkait tantangan ekonomi nasional yang tengah diterpa tekanan global.
Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal DPP PDIP menyatakan, diskusi itu merupakan bagian dari tanggung jawab partai dalam memantau kondisi perekonomian terkini, mulai dari sektor riil hingga fluktuasi di pasar modal.
“Kami tadi menggelar Focus Group Discussion (FGD) membahas berbagai isu terkait kondisi perekonomian kita, bagaimana sektor riil dan juga berbagai dampak dari fluktuasi yang terjadi di pasar modal. Yang lebih penting, untuk menentukan arah masa depan ekonomi kita di tengah tantangan global yang tidak mudah,” ujar Hasto kepada wartawan usai acara, Rabu (11/2/2026)
Dia melabjutkan, sebagai bangsa, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang berat, terutama dalam penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta penguatan pendidikan dan teknologi.
“Kami melakukan berbagai kajian supaya partai, sebagai obor pergerakan bangsa, bisa melakukan mitigasi terhadap berbagai risiko yang mungkin timbul. Sebagai partai penyeimbang, kami juga harus mendorong kebijakan-kebijakan yang konstruktif bagi pemerintahan Presiden Prabowo saat ini,” tegas Hasto.
Dalam kesempatan yang sama, Said Abdullah Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya sekaligus Ketua Banggar DPR RI memberikan catatan terkait tekanan eksternal dari lembaga keuangan global seperti MSCI, Moody’s, hingga FTSE yang mulai menunjukkan sentimen negatif terhadap pasar Indonesia.
“Tiga pekan terakhir kita diterpa badai tekanan luar yang dahsyat. Pembacaan ini tentu harus diikuti langkah mitigasi dari pemerintah. Seharusnya ini dipimpin langsung oleh Presiden kita, termasuk segera menggelar rapat KSSK,” kata Said.
Said menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan (trust) investor melalui transparansi di bursa saham, ketimbang hanya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi.
Dia juga menyinggung adanya anomali di mana pertumbuhan ekonomi diklaim mencapai 5,11 persen, namun penerimaan negara justru mengalami shortfall.
“Yang diperlukan saat ini bukan sekadar menumbuhkan pasar modal, tapi menumbuhkan trust. Pemerintah harus memastikan independensi BI dan OJK berjalan optimal untuk memitigasi dampak di kuartal pertama dan kedua tahun ini,” tambah Said.
FGD tertutup itu menghadirkan enam narasumber pakar ekonomi, yaitu Yanuar Rizky, Dr. Hendri Saparani, Awalil Rizky, Dr. Yustinus Prastowo, dan Dr. Ester Sri Astuti. Turut hadir dalam pertemuan tersebut jajaran DPP PDIP seperti Yuke Yurike dan Sri Rahayu, Hilmar Farid Ketua Megawati Institute, serta anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.(faz/rid)
NOW ON AIR SSFM 100
