“Mengingat perjuangan kami adalah Rekonstruksi dan Resolusi Sistem Bernegara Indonesia Sesuai Konstitusi 18 Agustus 1945 yang Disempurnakan melalui Addendum, maka kami menyerukan kepada Partai Gerindra untuk menjalankan Anggaran Dasar partainya yang ditulis berniat mewujudkan hal tersebut,” kata Noorsy.
Dalam pernyataan sikapnya, Presidium Konstitusi juga menyoroti kondisi politik nasional yang mereka nilai mengalami surplus politisi, tetapi defisit negarawan. Mereka menilai partai politik belum menjalankan amanat yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.
Selain itu, Presidium Konstitusi menyebut telah terjadi kebuntuan konstitusi dan peradaban serta menilai Pancasila mengalami pengkhianatan. Karena itu, mereka mendesak rekonstruksi dan resolusi UUD 1945 serta revitalisasi nilai-nilai Pancasila.
Noorsy mengatakan, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat berdampak pada keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) apabila tidak segera ditangani.
“Jika tidak, NKRI niscaya disintegrasi, minimal mengalami ketimpangan sosial dan ekonomi, dan ketimpangan wilayah yang berkesinambungan,” ujar Noorsy saat membacakan pernyataan sikap politik Presidium Konstitusi.
NOW ON AIR SSFM 100

