Menurut Puan, berbagai masukan terkait persoalan tersebut sebenarnya telah diterima DPR selama masa reses, baik melalui fraksi maupun anggota fraksi.
Pimpinan DPR, kata dia, akan memproses seluruh masukan tersebut dan mendengarkan laporan yang disampaikan sebelum mengambil langkah tindak lanjut.
“Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut, mendengarkan laporan dan masukannya, dan setelahnya baru akan mengambil langkah-langkah tindak lanjut terkait dengan hal tersebut,” ujarnya.
Puan menegaskan, setiap proses yang berkaitan dengan Hak Menyatakan Pendapat harus berjalan sesuai aturan konstitusi dan mekanisme yang berlaku di DPR.
“Dan tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” tegasnya.
NOW ON AIR SSFM 100

