Puan Maharani Terima Laporan Banyak Anggota DPR Teken HMP, Pimpinan Segera Bahas Mekanismenya

Puan Maharani Ketua DPR RI menyatakan telah menerima laporan mengenai banyaknya anggota DPR yang menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) kasus ijazah Gibran Rakabuming Raka Wapres RI.

Puan mengatakan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti laporan tersebut setelah pembukaan masa sidang.

Hal itu disampaikan Puan dalam konferensi pers usai memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Puan menjelaskan, DPR terlebih dahulu akan mendengarkan dan menghimpun berbagai masukan dari fraksi, komisi, serta anggota DPR sebelum menentukan langkah selanjutnya terkait usulan HMP.

“Kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” kata Puan.

Menurut Puan, berbagai masukan terkait persoalan tersebut sebenarnya telah diterima DPR selama masa reses, baik melalui fraksi maupun anggota fraksi.

Pimpinan DPR, kata dia, akan memproses seluruh masukan tersebut dan mendengarkan laporan yang disampaikan sebelum mengambil langkah tindak lanjut.

“Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut, mendengarkan laporan dan masukannya, dan setelahnya baru akan mengambil langkah-langkah tindak lanjut terkait dengan hal tersebut,” ujarnya.

Puan menegaskan, setiap proses yang berkaitan dengan Hak Menyatakan Pendapat harus berjalan sesuai aturan konstitusi dan mekanisme yang berlaku di DPR.

“Dan tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” tegasnya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden dan dampaknya terhadap mekanisme di DPR, Puan meminta semua pihak tidak berspekulasi mengenai sesuatu yang belum terjadi.

“Kita jangan berandai-andai. Kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat,” kata Puan.

Ia pun meminta agar perkembangan persoalan tersebut disikapi dengan tenang sembari menunggu proses dan mekanisme konstitusional yang berlaku.(faz/ham)