Usai Sampaikan Niat Mundur, Gibran Dampingi Prabowo di Istana Negara

Lalu, Mahkamah Agung (MA) melalui putusan kasasi tanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan gugatan, dan menyatakan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka tidak sah serta batal demi hukum.

Merespons putusan MK dan MA, sejumlah Anggota DPR RI lintas fraksi partai politik menjalankan hak menyatakan pendapat yang bisa berimplikasi pada pemakzulan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Sementara, Gibran memohon diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen ijazah yang dipakai mendaftar sebagai calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024, di Pengadilan Tata Usaha Negara. (rid/ipg)