Pengadilan Tinggi Inggris Peringatkan Pengacara soal Bahaya Riset Hukum Pakai AI

Pengadilan Tinggi Inggris dan Wales memperingatkan para pengacara untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan kecerdasan buatan (AI), khususnya alat generatif seperti ChatGPT, dalam pekerjaan mereka.

Peringatan itu disampaikan dalam putusan terbaru Victoria Sharp hakim yang menjabat sebagai Presiden Divisi King’s Bench di Pengadilan Tinggi sejak 2019. Dia menyoroti penyalahgunaan AI dalam proses hukum.

“Alat-alat semacam ini dapat menghasilkan respons yang tampak masuk akal dan meyakinkan, tetapi respons tersebut bisa sepenuhnya salah. AI dapat membuat pernyataan yang terdengar yakin, padahal sepenuhnya tidak benar,” tulis Sharp dalam putusannya seperti dilansir TechCrunch, Minggu (8/6/2025).

Meskipun tidak melarang penggunaan AI, Sharp menegaskan para pengacara memiliki kewajiban profesional untuk memverifikasi akurasi hasil riset yang dihasilkan AI, dengan merujuk pada sumber hukum yang sah, sebelum digunakan dalam tugas profesional mereka.

Putusan itu menggabungkan dua kasus baru-baru ini, di mana pengacara ditemukan mengajukan kutipan dan kasus hukum yang ternyata tidak pernah ada.

Dalam satu kasus, seorang pengacara yang mewakili klien menggugat dua bank dengan memasukkan 45 kutipan hukum dalam dokumen pengadilan. Namun, 18 kasus tidak pernah ada, dan sebagian lainnya tidak memuat kutipan yang diklaim atau bahkan tidak relevan sama sekali.

Di kasus lainnya, seorang pengacara dalam perkara penggusuran di London mengutip lima kasus yang juga tidak bisa diverifikasi keberadaannya.

Pengacara itu membantah menggunakan AI secara langsung, tapi menyebut mungkin mendapat kutipan dari ringkasan AI yang muncul di “Google atau Safari.”

Sharp pun menekankan, meski pengadilan memutuskan tidak memulai proses “penghinaan terhadap pengadilan” (contempt of court), keputusan itu bukan menjadi preseden.

“Pengacara yang tidak mematuhi kewajiban profesional dalam hal ini berisiko mendapat sanksi berat,” tegasnya.

Dia melanjutkan, semakin banyaknya kasus pengacara yang mengutip informasi keliru dari AI menandakan perlunya tindakan lebih serius. Sharp juga akan menyampaikan putusan itu ke badan profesi hukum seperti Bar Council dan Law Society.

Ditegaskan juga pengadilan memiliki berbagai wewenang dalam menghadapi pelanggaran oleh pengacara, mulai dari teguran terbuka, pemberlakuan biaya tambahan, proses penghinaan pengadilan, hingga rujukan ke kepolisian.(ant/bil/rid)