Veronica Utami Country Director Google Indonesia mengatakan YouTube Indonesia siap dilibatkan jika Pemerintah ingin menggelar diskusi soal sertifikasi untuk content creator atau pemengaruh (influencer).
“Kita perlu untuk bicara intinya, karena yang namanya content creator juga macam-macam, platformnya juga macam-macam ya, jadi kita bisa bahas dalam diskusi ya, kita bicara, kita diskusikan sama-sama,” kata Veronica, Rabu (5/11/2025), seperti dilaporkan Antara.
Menanggapi adanya isu soal Pemerintah yang kini sedang mengkaji aturan soal sertifikasi pemengaruh, Veronica menilai ide tersebut merupakan hal baik bagi industri media, karena kreator konten sudah dianggap menjadi suatu profesi yang dijalankan dengan serius.
Adanya wacana sertifikasi dinilainya dapat memberikan dampak positif pada ekosistem kreator konten. Individu-individu yang ingin menjadi creator dapat mengetahui berbagai cara untuk memulai dan mendorong semua pihak untuk setidaknya mencapai standar minimal sesuai dengan yang disepakati.
Langkah itu juga dinilai dapat mendorong kreator konten menjadi lebih sukses di masa depan.
“Ada standardisasi kemampuan minimal begitu ya, untuk bisa berhasil menjadi content creator. Tentunya bagaimana itu dilakukan, siapa yang melakukan, bagaimana keterlibatan platform itu adalah PR yang perlu kita jajaki bersama-sama dengan apa namanya, otoritas yang akan mengeluarkannya (kebijakan) begitu ya. Tapi saya mendengar itu menarik sekali, perlu digali lebih dalam,” ujarnya.
Meski demikian, Veronica mengaku sampai saat ini belum ada panggilan dari Kementerian Komunikasi dan Digital untuk pembahasan lebih lanjut.
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan tengah mengkaji kebijakan baru Pemerintah China yang mewajibkan para pemengaruh atau influencer memiliki sertifikasi untuk bisa membuat konten terkait topik tertentu.
Bonifasius Wahyu Pudjianto Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemkomdigi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan diskusi dan analisis internal terkait aturan tersebut.
“Informasi ini masih baru, kami masih kaji dulu memang. Kami ada grup WA (WhatsApp), kami lagi bahas ‘Gimana ini isu ini? Ada negara udah mengeluarkan kebijakan baru nih’, ini masih kita kaji,” ujar Bonifasius pada Jumat (31/10/2025).
Kementerian Komunikasi dan Digital, katanya, selalu memantau kebijakan negara-negara lain yang berkaitan dengan langkah dalam menjaga ekosistem digital. (ant/ham/rid)
NOW ON AIR SSFM 100
