Suasana Natal, Pembongkaran Rumah di Jakarta Tetap Berjalan

Keputusan Basuki Tjahaya Purnama Gubernur DKI Jakarta untuk menyapu bersih bangunan di atas bantaran sungai tidak bisa ditawar menawar lagi.

Sekarang, giliran Walikota Jakarta Barat yang diinstruksikan untuk menertibkan bangunan di wilayahnya.

Instruksi Gubernur DKI itu mengakibatkan warga Kampung Rawa, Kelurahan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, yang seharusnya bersuka ria menyambut hari raya natal menjadi sedih, karena kehilangan tempat tinggalnya.

Menurut Ahok, 160 bangunan rumah warga yang berdiri di atas bantaran sungai, harus dibongkar. Sedangkan Walikota Jakarta Barat hanya memberi batas waktu sampai Senin (29/12/2014).

“Jika melewati batas waktu yang ditentukan dan ada bangunan rumah yang masih berdiri, maka petugas gabungan dari satpol PP, TNI dan Polri akan membongkar paksa bangunan yang dianggap membangkang,” kata Ahok.

Beberapa warga korban gusuran mengatakan, untuk mengejar deadline yang sudah ditentukan, warga tidak dapat menyambut perayaan Natal dengan suka cita.

Hal itu dikarenakan, instruksi bongkar bangunan dari Walikota Jakarta Barat turun bersamaan menjelang perayaan Natal pada Kamis (19/12/2014).

Pembongkaran yang dimulai tepat hari Natal 25 Desember 2014 hingga saat ini mencapai 55 persen, termasuk Mushola Assalam yang akan dibongkar pada Minggu (28/12/2014).

Abidin Ketua Takmir Mushola Assalam berharap, Gubernur DKI atau pun Walikota Jakarta Barat juga ikut memikirkan Mushola Assalam yang juga berfungsi untuk TPA.

Penertiban bangunan di atas bantaran sungai merupakan bagian dari program normalisasi sungai untuk mengatasi banjir di wilayah DKI.

“Memang berat, tapi harus saya lakukan,” kata Ahok.

Ladi Ketua Kelompak IV Kampung Rawa, Kebun Jeruk, Jakarta Barat mengatakan, kerjasama di Kampung Rawa antar warga cukup baik, saling membantu, tanpa membedakan agama dan sukunya.

“Kita juga tidak ingin merepotkan pemerintah untuk memberikan dispensasi,” kata Ladi.

Warga Kampung Rawa yang berjumlah sekitar 131 KK juga tidak ingin merepotkan pemerintah minta diberi dispensasi membongkar bangunan rumahnya.(jos/ono/ipg)