Wajah APBN Jokowi Buat BUMN Nikmat Buat rakyat Gigit Jari

Uchok Sky Khadafi Pengamat anggaran politik menegaskan, pada RAPBN perubahaan 2015, pemerintah Jokowi mengalokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp.72,9 Triliun untuk 40 BUMN. Padahal, pada era pemerintah SBY, pada APBN 2015 hanya 4 BUMN yang menerima PMN sebesar Rp.5,1 Triliun.

“Jadi, dari era pemerintah SBY ke pemerintah Jokowi, ada selesih suntikan Modal sebesar Rp.67.8 Triliun. Artinya, suntikan modal negara untuk BUMN akan menjadi beban pembayar pajak lantaran kontribusi atau keuntungan yang disetorkan buat negara sangat minim sekali,” ujar Uchok di Jakarta, Jumat (23/1/2015).

Ia mengatakan, dari kurun waktu 2010 – 2013, anggaran negara memberikan PMN ke BUMN sebesar Rp.269,7 Triliun, dan keuntungan yang disetorkan kepada negara hanya sebesar Rp.123 Triliun.

Kemudian, suntikan modal negara kepada BUMN berdasarkan RAPBN perubahaan 2015 sebesar Rp.72,9 Triliun sangat besar dan mahal sekali. Kata Uchok, hal ini mengindikasi, pertama, BUMN pada pemerintah Jokowi dilakukan “penggemukan” dengan cara penambahan modal sebesar besarnya agar dapat dijual kepada investor dengan harga semurah murahnya. Kedua, memang ini untuk menambah modal BUMN tetapi, hanya untuk mengakomodasi pendukung orang orang Jokowi yang belum mendapat jabatan di pemerintahaan.

Dengan ada penambahan suntikan modal ini kepada 40 BUMN, diharapkan mereka puas mendapat gaji dan tunjangan atas jasa mereka saat pilpres 2014 kemarin; dan ketiga, dana BUMN diduga untuk modal politik sebagai tawar menawar dalam politik kepada partai partai politik yang galak atau oposisi kepada pemerintah Jokowi.

“Artinya, dana BUMN ini kemungkinan untuk menjadi bancakan politisi partai dan pejabat negara,” tegasnya.

Selanjutnya, menurut Uchok, APBN Perubahaan 2015 untuk BUMN sangat mahal sekali. Tetapi bila melihat bantuan atau alokasi untuk subsidi, pemerintah Jokowi melakukan pengurangan besar besaran, dimana terjadi penurunan alokasi subsidi, pada APBN 2015 sebesar Rp 414,6 Triliun, dan pada RAPBN perubahaan 2015 hanya sebesar Rp 232,7 Triliun.

“Jadi, penurunan subsidi ini cukup drastis, dan rakyat harus menarik nafas panjang, karena kebutuhan subsidi untuk rakyat tidak akan mencukupi lantaran penurunan sampai sebesar Rp.181,9 Triliun.” paparnya.

Ia menambahkan, dari alokasi anggaran subsidi ini menandakan wajah RAPBN Perubahaan Jokowi ini adalah anti rakyat dan hanya yang boleh menikmati para politisi dan pejabat negara, dimana penambahan subsidi untuk BUMN sampai sebesar Rp.67,8 Triliun. Sedangkan subsidi untuk rakyat turun sampai sebesar Rp.181,9 Triliun.

“Apalagi bila melihat dana untuk desa, sepertinya Jokowi presiden pelit banget buat orang orang desa. Karena, penambahaan dana desa hanya sebesar Rp.11,7 Triliun saja, bila dibandingkan dengan suntikan modal pemerintah kepada BUMN, penambahan sampai sebesar Rp.67,8 Triliun. Dimana dana desa pada APBN 2015 sebesar Rp.9 Triliun, dan pada APBN P tahun 2015 sebesar Rp.20,7 Triliun.” Tandas Uchok.

Sehingga, lanjutnya, sudah jelas bahwa wajah RAPBN perubahaan 2015 kurang merakyat, anti rakyat. Ini menandakan bahwa blusukan Jokowi atau para menteri selama ini ke tempat-tempat orang miskin agar bisa membantu rakyat miskin hanya omong kosong, dan tidak bermanfaat kepada rakyat.(faz/dwi)