Pemkot Sepatutnya Dapat Ruang Untuk Kelola SMA/SMK

Martadi, Ketua Dewan Pendidikan Surabaya menilai seharusnya pemerintah pusat tetap menyediakan ruang bagi Pemkot Surabaya dalam pengelolaan SMA/SMK.

“Jangan terlalu kaku, harus memberikan ruang agar Pemkot dapat membantu. Dalam aturan implementasinya, perlu diatur wilayah kewenangan Pemprov dan Pemkot/Pemkab, serta bentuk bantuan Pemkot/Pemkab berupa apa,” kata Martadi, kepadaRadio Suara Surabaya, Senin (30/3/2015).

Dirinya menjelaskan, saat ini ada sekitar 3800 SMA/SMK yang tersebar di seluruh wilayah Jatim, dengan jumlah SMA sebanyak 2585 sekolah.

“Apakah Pemprov punya kemampuan untuk mengalokasikan dana untuk semua sekolah dari Banyuwangi sampai Pacitan?” kata Martadi.

Dicontohkannya, untuk wilayah Kota Surabaya, tiap siswa SMK, Pemkot menganggarkan Rp1,8 juta. Sedangkan, Pemprov hanya bisa mengaanggarkan Rp1,2 juta saja.

“Kalau dibiarkan seperti ini, dapat dikatakan ini penurunan atau down grade bagi dunia pendidikan kita,” katanya (iss/edy)