DPRD Surabaya Dorong Efisiensi Anggaran untuk Kurangi Acara Seremonial yang Tak Berdampak
Senin, 3 Februari 2025 | 13:55 WIB
Meski tak ada keluhan menu atau lauk, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya minta Pemerintah Kota (Pemkot) tetap mengawasi pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Pahlawan.
Arif Fathoni Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya menyebut, pelaksanaan MBG tidak ada kasus keracunan atau keluhan menu seperti daerah lain.
Meski MBG dikendalikan Badan Gizi Nasional (BGN), ia minta pemkot tetap mengawasi prosesnya
Alasannya berpengalaman punya program permakanan, sehingga memiliki data UMKM terdekat yang berpotensi jadi penyedia makanan.
“Jadi nanti Pemkot bisa memperkirakan UMKM terdekat dari sekolah sebagai penyedia makanannya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi bakal merata,” katanya pada Selasa (11/2/2025).
Pengawasan lain yang bisa dilakukan pemkot, yaitu ikut mengecek kualitas, higienitas, hingga pengolahan makanan.
Ia menilai program ini jadi stimulan pertumbuhan ekonomi, asalkan melibatkan UMKM setempat juga kantin sekolah.
Tujuannya, memotong biaya distribusi agar keuntungan penyedia bahan dan jasa lebih tinggi.
“Ini untuk memutar pertumbuhan ekonomi. Sehingga UMKM setempat dan kantin sekolah mesti dilibatkan. Karena jika hanya melibatkan layanan cathering besar, maka ekonomi hanya akan berputar di lingkup makro,” tuturnya. (adv/lta/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
