Pemerintah Gunakan Satu Data Kesehatan untuk Pantau Kondisi Jemaah Secara Real Time

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengandalkan sistem “Satu Data Kesehatan Jemaah”, sebagai strategi utama memantau kondisi kesehatan jemaah haji secara real-time selama pelaksanaan Haji 1446 H/2025 M.

Sistem ini menjadi tulang punggung layanan medis haji, dengan memastikan intervensi cepat dan tepat di tengah padatnya rangkaian ibadah serta tantangan cuaca ekstrem di Tanah Suci.

Liliek Marhaendro Susilo Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes RI mengatakan, Satu Data Kesehatan memungkinkan timnya memantau kondisi jemaah sejak dari embarkasi hingga tiba di Arab Saudi.

“Ini bagian dari transformasi layanan haji yang lebih adaptif, responsif, dan personal,” jelasnya.

Sistem ini menghimpun seluruh informasi penting, mulai dari rekam medis, catatan komorbid, hasil pemeriksaan kesehatan, hingga intervensi medis yang telah diberikan kepada jemaah.

Semua data tersebut terkoneksi antara tim kesehatan di tingkat kloter, sektor, hingga Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), sehingga setiap tindakan medis dilakukan berbasis data akurat dan terkini.

“Melalui data ini, tim kami bisa menentukan siapa yang butuh pemantauan ketat, siapa yang harus dibatasi aktivitasnya, bahkan siapa yang harus segera dirujuk ke fasilitas layanan lebih lanjut,” ujar Liliek.

Lebih dari itu, sistem ini juga akan memfasilitasi edukasi kesehatan yang lebih terarah dan efektif sesuai kondisi masing-masing jemaah. Terlebih, tidak semua jemaah punya risiko yang sama.

“Dengan satu data, pendekatan kesehatan bisa dibedakan antara jemaah sehat, komorbid, atau lansia,” tambahnya.

Sampai hari ini, Liliek menyebut kondisi kesehatan jemaah haji Indonesia relatif stabil. Namun ia mengingatkan bahwa puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) akan menjadi ujian fisik dan mental terbesar.

Untuk itu, ia mengimbau jemaah menjaga kebugaran, cukup istirahat, menghindari paparan panas berlebih, serta mematuhi arahan tim kesehatan. “Satu data bukan sekadar sistem. Ini adalah ikhtiar negara untuk menjaga keselamatan setiap jemaah,” tegasnya. (ain/bil/ham)