Kemiskinan di Madura Masih Tinggi, Ini Langkah Pemprov Jatim

Kemiskinan di Pulau Madura masih membutuhkan perhatian serius. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur (Jatim) per Maret 2024, empat kabupaten di Madura, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, mencatatkan angka kemiskinan yang cukup tinggi.

Kabupaten Sampang memiliki persentase kemiskinan tertinggi, yakni 20,83 persen, disusul Bangkalan (18,66 persen), Sumenep (17,78 persen), dan Pamekasan (13,41 persen).

Dengan total jumlah penduduk miskin yang mencapai ratusan ribu jiwa di setiap kabupaten, kemiskinan ekstrem menjadi masalah yang menghambat perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut.

Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun turun tangan dengan menyalurkan bantuan. Salah satunya bantuan senilai Rp6,37 miliar untuk Kabupaten Pamekasan.

Program-program sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) Plus dan bantuan untuk penyandang disabilitas menjadi bagian dari upaya untuk mengurangi kemiskinan. Program PKH Plus, yang menyasar 1.979 keluarga miskin, memberikan perhatian khusus pada lansia yang belum tercakup dalam skema bantuan pusat.

Selain itu, bantuan sosial bagi masyarakat miskin ekstrem dan dukungan untuk kewirausahaan sosial juga diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi warga.

Terkait hal ini, Mohammad Yasin Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur menjelaskan bahwa bantuan diarahkan ke berbagai daerah berdasarkan dua indikator: persentase kemiskinan dan jumlah penduduk miskin.

“Kalau berdasarkan pesentase, Sampang memang paling tinggi, yakni 20,83 persen. Tapi kalau bicara jumlah, Kabupaten Malang yang paling tinggi dengan 240.140 jiwa,” kata Yasin dalam program Wawasan Radio Suara Surabaya pada Rabu (18/6/2025) pagi.

Yasin menjelaskan bahwa ukuran kemiskinan saat ini masih mengacu pada pengeluaran bulanan di bawah garis kemiskinan, yaitu sekitar Rp500 ribu per orang.

Artinya, sebuah rumah tangga dengan lima anggota dikategorikan miskin apabila memiliki pengeluaran di bawah Rp2,5 juta per bulan. Data resmi soal kemiskinan dikeluarkan dua kali setahun oleh BPS, yakni setiap Maret dan September.

Per Maret 2024, persentase kemiskinan di Jawa Timur tercatat sebesar 9,56 persen. Pemprov Jatim terus mempercepat penanganan di daerah yang masih berada di atas angka tersebut.

Yasin menyebutkan bahwa Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim memiliki tiga pendekatan utama dalam pengentasan kemiskinan. Pertama, mengurangi beban pengeluaran melalui program seperti BOSDA, layanan kesehatan gratis, dan PKH Plus.

Kedua, meningkatkan pendapatan antara lain melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di Pamekasan, misalnya, kelompok ekonomi produktif diberi modal awal Rp3 juta untuk usaha. Ketiga, peningkatan infrastruktur dan jaringan, termasuk penguatan layanan dasar di desa.

Contohnya di Sampang, ada bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp5,8 miliar. Di Pamekasan, bantuan Gubernur mencakup 89 titik, dari pendidikan hingga kesehatan. Pemerintah kabupaten juga berperan lewat program seperti Pondok Kesehatan Desa.

Bappeda Jatim juga mengandalkan data P3KE (Pendataan Pendaftaran Kemiskinan Ekstrem) yang telah memetakan warga miskin berdasarkan nama dan alamat. Selain bantuan sosial, ada juga program asistensi bagi penyandang disabilitas.

Pendampingan menjadi kunci keberhasilan program. Setiap pendamping PKH Plus menangani sekitar 20 rumah tangga. “Mereka memonitor perkembangan penerima. Kalau kesejahteraannya meningkat, maka akan digraduasi atau dikeluarkan dari program,” ujar Yasin.

Yasin menambahkan, Jawa Timur juga mendukung program nasional pemeriksaan kesehatan gratis. Pemprov memperkuat peran Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) dengan menempatkan tenaga medis seperti bidan desa, agar layanan kesehatan tidak hanya terpusat di puskesmas.

Bantuan pengentasan kemiskinan memang sempat disorot karena simbolis diserahkan di Pamekasan. Namun Yasin menegaskan, daerah lain seperti Situbondo dan Lumajang juga menerima bantuan. (saf/ipg)