Bahlil Sebut Tak Akan Tergesa-gesa Soal Masyarakat NTT Tolak Pembangunan PLTP

Bahlil Lahadalia Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan tidak tergesa-gesa dan memilih pendekatan melalui sosialisasi, menyusul adanya penolakan terhadap proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Kita pertama adalah (melakukan) sosialisasi. Kita sosialisasikan secara baik. Kalau memang saudara-saudara kita di sana masih mempertimbangkan, ya kita tetap komunikasi dulu. Jangan dulu kita lakukan,” kata Bahlil saat ditemui di Bondowoso, Jawa Timur, Kamis (26/6/2025) dilansir Antara.

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan pengadaan proyek PLTP memang harus dilakukan dengan kehati-hatian, dan melalui proses komunikasi yang baik dengan masyarakat di lingkungan sekitar proyek.

“Tetapi bagi daerah-daerah yang memang saudara-saudara kita sudah ingin, pemerintahnya ingin, ya, itu dulu yang kita prioritaskan,” kata Bahlil.

“Jadi ini kan harus (dilakukan pendekatan) psikologis. Suasana kebatinan harus semuanya baik, ya. Kita akan upayakan dengan baik,” tambahnya.

Menteri ESDM juga mengatakan, partisipasi menyeluruh melalui komunikasi yang dijalin dengan pihak-pihak terkait, utamanya masyarakat di wilayah yang dituju.

“Rencana itu akan baik kalau semuanya bisa menerima. Kalau belum bisa menerima, jangan dulu kita melakukan secara tergesa-gesa,” ujar dia.

Sebelumnya, penolakan terhadap proyek PLTP di NTT, khususnya di wilayah Flores dan Lembata, akhir-akhir ini kembali meluas. Masyarakat adat, tokoh agama, hingga berbagai organisasi lingkungan hidup menyuarakan pertimbangan mereka terkait proyek ini.

Beberapa hal yang diangkat antara lain dampak kerusakan lingkungan utamanya sumber air dan potensi pelepasan gas berbahaya, hilangnya lahan dan ruang hidup, hingga potensi konflik sosial.

Masyarakat di wilayah tersebut meminta agar pemerintah dan pihak-pihak terkait dapat mencari solusi energi terbarukan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan, meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kelompok rentan yang terdampak proyek, hingga mendorong transparansi dan partisipasi. (ant/bil/ham)