Komisi III DPR Setujui Usulan Tambahan Anggaran Polri dan Kejaksaaan

Komisi III DPR RI, hari ini, Senin (7/7/2025), mengelar rapat kerja bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Agenda utama rapat kerja Komisi Hukum DPR dengan mitra kerjanya itu adalah pembahasan anggaran.

Dalam rapat, Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran mengajukan tambahan anggaran sebanyak Rp63,7 triliun untuk pagu anggaran tahun 2026.

Berdasarkan Surat Kapolri tertanggal 10 Maret 2025, usulan kebutuhan anggaran Polri tahun 2026 mencapai Rp173 triliun.

Tapi, pagu indikatif Polri tahun anggaran 2026 yang sebelumnya ditetapkan cuma Rp109,6 triliun. Maka dari itu, Polri mengajukan tambahan anggaran.

Rinciannya, Rp4,8 triliun untuk belanja pegawai, belanja barang Rp13,8 triliun, dan belanja modal Rp45,1 triliun.

Sementara itu, Kejaksaan RI dengan pagu indikatif tahun anggaran 2026 Rp8,9 triliun, mengajukan tambahan Rp18,5 triliun. Sehingga, anggarannya menjadi Rp27 triliun.

Merespons pengajuan tambahan anggaran dua mitra kerjanya, Komisi III DPR RI sepakat untuk memperjuangkan.

“Komisi III DPR RI menerima dan menyetujui penjelasan usulan program Polri sesuai pagu indikatif tahun anggaran 2026 sebesar Rp109,6 triliun dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp63,7 triliun. Sehingga, menjadi sebesar Rp173,4 triliun,” kata Sari Yuliati Wakil Ketua Komisi III DPR RI, di ruang rapat.

Lalu, seluruh Anggota Komisi Hukum DPR yang hadir memberikan persetujuan, dan Habiburokhman selaku pimpinan rapat mengetok palu tanda pengesahan hasil rapat.

Selanjutnya, Komisi III DPR RI akan menyampaikan hasil rapat pembahasan pagu indikatif tahun anggaran 2026 kepada Badan Anggaran DPR RI, untuk proses sinkronisasi sesuai peraturan perundang-undangan. (rid/ipg)