Riyono Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS (FPKS) menilai alokasi anggaran untuk sektor pertanian dalam RAPBN 2026 masih terlalu kecil.
Dalam rapat kerja dengan Menteri Pertanian terkait pembahasan anggaran, Riyono menyampaikan bahwa sektor pertanian membutuhkan dukungan anggaran yang jauh lebih besar agar mampu menopang pertumbuhan ekonomi dan menjawab tantangan pangan global.
“Pertanian adalah pondasi ekonomi nasional. Dalam situasi ketidakpastian pangan global, Kementerian Pertanian harus bekerja cepat dan anggaran menjadi faktor krusial,” ujar Riyono dalam keterangannya, Selasa (8/7/2025).
Menurut data, stok beras nasional saat ini mencapai 4 juta ton, hasil dari panen raya yang cukup baik. Meski demikian, ia menyoroti masih adanya ketimpangan distribusi pangan.
Sekitar 177 dari 416 kabupaten di Indonesia atau sekitar 42% masih mengalami defisit pangan.
“Distribusi dan akses pangan yang belum merata harus menjadi fokus utama Kementan di tahun 2026. Tidak cukup hanya bicara produksi,” tegas Riyono Caping panggilan akrabnya.
Anggaran Kementerian Pertanian tercatat meningkat dari tahun ke tahun: Rp14,6 triliun di 2024, menjadi Rp29,37 triliun di 2025, dan diajukan sebesar Rp44 triliun untuk tahun 2026.
Meski terlihat meningkat, anggaran tersebut hanya sekitar 1,5% dari total APBN yang mencapai Rp3.000 triliun.
“Kalau kita bicara kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, anggaran 1,5% dari APBN itu masih terlalu kecil. Idealnya pertanian mendapat alokasi minimal 5-10% atau sekitar Rp150 hingga Rp300 triliun,” jelasnya.
Riyono menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif, legislatif, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan target swasembada pangan 2026.
Ia juga berharap ada komitmen kuat dari Prabowo Subianto Presiden untuk mendorong lompatan besar di sektor pertanian.
“Kita butuh keberanian politik agar pertanian Indonesia tak hanya bertahan, tapi menjadi kekuatan pangan kelas dunia,” tutup Riyono.(faz/iss)
NOW ON AIR SSFM 100
