
Pemerintah Australia menegaskan bahwa keputusan untuk mengerahkan pasukan ke konflik internasional hanya akan diambil oleh pemerintah yang sedang berkuasa dan tidak akan dilakukan secara otomatis. Termasuk dalam potensi konflik antara Amerika Serikat dan China terkait Taiwan.
Penegasan ini disampaikan Pat Conroy Menteri Industri Pertahanan dan Urusan Pasifik Australia, menanggapi laporan bahwa Pentagon telah mendesak sekutunya, termasuk Australia dan Jepang, untuk memperjelas posisi mereka jika terjadi konfrontasi antara AS dan China.
“Keputusan untuk mengerahkan pasukan Australia ke suatu konflik akan dibuat oleh pemerintah yang sedang berkuasa pada saat itu. Kami tidak membuat keputusan berdasarkan skenario hipotetis,” ujar Conroy dalam wawancara dengan ABC pada Minggu (13/7/2025).
Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat di kawasan Asia-Pasifik dan penyelenggaraan latihan militer multinasional Talisman Sabre yang melibatkan lebih dari 30.000 personel dari 19 negara, termasuk Amerika Serikat, Australia, dan sekutu lainnya. Latihan ini digelar di berbagai wilayah Australia dan Papua Nugini.
Conroy mengatakan, latihan semacam ini kerap diamati oleh negara-negara lain, termasuk China, untuk mengumpulkan data intelijen militer.
“Militer China telah mengamati latihan ini sejak 2017, dan akan sangat tidak biasa jika mereka tidak melakukannya tahun ini,” katanya.
Selain itu, Conroy kembali menyuarakan kekhawatiran bahwa China berupaya memperluas pengaruh militernya di Pasifik Selatan, termasuk dengan mendirikan pangkalan di kawasan tersebut.
“Kami melihat upaya China untuk mengamankan pangkalan militer di kawasan ini. Kami ingin menjadi mitra keamanan utama pilihan negara-negara Pasifik,” ujarnya.
Namun, pemerintah China membantah tudingan itu. Kedutaan Besar China di Fiji menyebut klaim tersebut sebagai “narasi palsu” yang bermotif politik.
Beijing diketahui telah banyak berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur di negara-negara kepulauan Pasifik, seperti stadion olahraga, rumah sakit, dan jalan raya.
Sementara itu, Anthony Albanese Perdana Menteri Australia, dalam kunjungannya ke Shanghai, menegaskan bahwa Australia tidak menginginkan adanya perubahan terhadap status quo di Taiwan. Posisinya tetap mendukung perdamaian dan stabilitas di kawasan. (saf/ham)