12 Sekolah Rakyat di Jawa Timur Ikuti MPLS Hari Ini, Total Siswa 1.183 Anak

Sebanyak 12 Sekolah Rakyat di Jawa Timur (Jatim), hari ini, Senin (14/7/2025), resmi mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Restu Novi Widiani Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (Kadinsos Jatim) menyampaikan, total siswa yang mengikuti Sekolah Rakyat tahap 1A ini mencapai 1.183 anak. Meski Sekolah Rakyat belum diresmikan, hari ini, mereka masuk untuk mengikuti MPLS.

“Hari ini mereka masuk untuk mengikuti MPLS, jadi belum launching resmi. Launching resmi nanti menunggu agenda dari Kementerian Sosial dan akan dilaksanakan langsung oleh Bapak (Prabowo Subianto Presiden RI),” jelasnya.

Adapun pada tahap 1A, Sekolah Rakyat hadir di 12 lokasi, yaitu Batu, Kota Malang (2 sekolah), Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Banyuwangi, Kabupaten Pasuruan, Surabaya (Unesa), Jombang, Kediri, Pacitan, dan Kota Probolinggo.

“Di Unesa itu SMA, dan di Banyuwangi kita ada SD, satu-satunya di antara 12 ini. Yang lainnya mayoritas SMP dan SMA. Jadi secara total untuk rombongan belajar (rombel) SMP ada 21 rombel, SMA ada 27 rombel. Masing-masing rombel itu 25 siswa,” jelas Restu Novi kepada Radio Suara Surabaya, Senin pagi.

Khusus SD di Banyuwangi, Restu menyebutkan jumlah siswa melebihi kuota karena adanya penggabungan. “Di SD Banyuwangi itu ada 1 kelas berisi 33 siswa karena penggabungan guru. Tapi tahun depan lahan sudah disiapkan untuk pembangunan sekolah baru di sana,” ungkapnya.

Tujuan Sekolah Rakyat

Restu menjelaskan, Sekolah Rakyat ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin yang masuk kategori desil satu dan dua, dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan memberikan akses pendidikan gratis lengkap dengan fasilitas asrama, makan, hingga pengembangan kepribadian.

Kata Kadinsos Jatim, program Sekolah Rakyat tidak hanya mengedepankan akses pendidikan, tapi juga pembentukan karakter melalui konsep boarding school atau sekolah berasrama. Selama dua minggu pertama, para siswa akan menjalani masa penyesuaian melalui modul orientasi dan pengembangan kepribadian.

“Sekolah Rakyat ini adalah sekolah plus. Mereka diajarkan bukan hanya ilmu pelajaran umum, tapi juga bagaimana menyesuaikan diri tinggal di asrama, membangun kemandirian, mengenal potensi dirinya. Ini bagian dari proses transisi yang dipersiapkan secara sistematis,” terang Restu.

Dalam masa orientasi ini, para siswa juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan dan tes kebugaran bekerja sama dengan dinas kesehatan masing-masing kabupaten/kota.

“Hari ini banyak orang tua yang mengantar langsung anak-anaknya. Mereka bisa melihat kondisi sekolah dan asrama. Tapi setelah itu, siswa akan tinggal dan belajar di asrama,” tambahnya.

Restu menjelaskan bahwa Kementerian Sosial telah menyiapkan modul dan kurikulum khusus yang dikembangkan bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Modul tersebut mencakup Buku Pintar Sekolah Rakyat, Buku Saku Siswa, Pedoman Pelaksanaan MPLS, serta Rujukan Kegiatan MPLS.

“Materi ini sudah diberikan kepada masing-masing kepala sekolah dan guru. Bahkan sebelumnya, para kepala sekolah dan guru ini sudah mengikuti retret khusus yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial untuk mempersiapkan pelaksanaan SR,” terang Restu.

Dari sisi tenaga pengajar dan pendidikan, Sekolah Rakyat di Jatim ini didukung oleh 12 kepala sekolah, 175 guru, dan 137 tenaga kependidikan, termasuk wali asrama dan wali asuh. Restu memastikan semua elemen ini telah siap bertugas di masing-masing sekolah.

“Yang membedakan Sekolah Rakyat dengan sekolah biasa adalah muatan pengembangan kepribadian. Ada pekerja sosial sebagai wali asuh. Ini penting, karena banyak anak-anak ini sebelumnya berasal dari lingkungan terbatas, bahkan tidak berani bercita-cita karena orang tuanya tidak mampu secara ekonomi,” jelasnya.

Restu menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bentuk kehadiran negara bagi anak-anak dari keluarga termiskin agar tidak putus sekolah dan memiliki masa depan yang lebih baik.

“Anak silakan bercita-cita dan kita bantu untuk mewujudkan cita-cita itu. Inilah mandat dari Bapak Presiden: kalau ayahnya pemulung, anaknya jangan jadi pemulung juga. Negara hadir untuk memutus rantai kemiskinan itu,” tegasnya.

Adapun anak-anak peserta Sekolah Rakyat adalah mereka yang datanya telah diverifikasi masuk dalam Desil 1-2 P3KE, dengan hasil profiling yang menunjukkan kondisi rumah, penghasilan orang tua, hingga status kepemilikan aset.

Rekrutmen dilakukan oleh dinas sosial dan diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dinas pendidikan, hingga dinas kependudukan dan pencatatan sipil di daerah masing-masing.

“Anak-anak ini benar-benar yang paling membutuhkan. Gedung-gedung yang digunakan adalah milik pemda yang tidak terpakai, lalu direnovasi. Untuk yang gedungnya milik Pemprov, maka SK penetapan siswanya dikeluarkan oleh Ibu Gubernur langsung,” jelasnya.

Selain 12 lokasi tahap 1A yang sudah berjalan, Pemprov Jatim juga menyiapkan tahap 1B yang akan dimulai per 1 Agustus 2025. Sebanyak 7 lokasi tambahan disiapkan di Bojonegoro, Jember, Ponorogo, Tuban, Gresik, Pamekasan, dan Kota Pasuruan. Total Sekolah Rakyat di Jatim akan menjadi 19 sekolah.

“Sekolah Rakyat ini adalah rintisan yang sangat cepat dari Kementerian Sosial. Target kita ke depan bukan hanya SMP dan SMA, tapi juga SD. Tahun depan akan dibangun sekolah rakyat terpadu di lahan lebih dari 6 hektare,” ujar Restu.

Semua siswa Sekolah Rakyat mendapat perlakuan dan fasilitas seperti sekolah umum: seragam, buku, tas, tempat tidur, hingga kebutuhan pribadi disediakan oleh sekolah.

“Kalaupun ada siswa yang tidak membawa seragam atau kebutuhan pribadi, Sekolah Rakyat wajib menyediakannya. Kami juga menempatkan PIC dari Dinsos dan perwakilan Kementerian Sosial di setiap titik untuk memastikan semua berjalan lancar,” pungkas Restu. (bil/iss)