Di Hadapan Prabowo, Puan Tegaskan DPR Siap Tegur Menteri yang Tidak Searah dengan Kebijakan Presiden

Puan Maharani Ketua DPR RI secara resmi membuka Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Dalam pidatonya, Puan menyampaikan pesan tegas bahwa DPR akan menjalankan fungsi pengawasan secara serius, termasuk menegur para menteri yang tidak sejalan dengan visi dan misi Presiden.

“Apabila terdapat pembantu Bapak Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sebagaimana diharapkan dalam menjalankan visi dan kebijakan Presiden, maka dengan segala hormat, izinkanlah kami untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, dan konstitusional,” kata Puan di hadapan Prabowo Subianto Presiden dan anggota DPR lainnya.

Puan menyebut, teguran yang akan disampaikan DPR bukan untuk menciptakan kegaduhan, melainkan bentuk pengawasan sehat dalam demokrasi.

“Itu semua akan kami lakukan dalam forum-forum resmi, tanpa menimbulkan kegaduhan, dan tetap dilandasi semangat saling menghormati. Karena kalau tidak diingatkan, bisa-bisa jalan sendiri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Puan menegaskan DPR siap menjalankan tugas pengawasan secara objektif dan bertanggung jawab, guna memastikan seluruh kebijakan negara dijalankan dengan baik dan konsisten.

“DPR RI melalui komisi-komisi dan alat kelengkapan dewan akan menjalankan pengawasan secara konstitusional, objektif, kritis, dan bertanggung jawab,” katanya.

Memasuki tahun kedua masa bakti DPR periode 2024–2029, Puan mengatakan DPR akan memperkuat arah kebijakan negara. Ia menyebut, tantangan yang dihadapi bangsa saat ini bukan sekadar persoalan administratif, tapi menyangkut hal-hal mendasar dalam kehidupan bernegara.

“Permasalahan yang harus kita selesaikan adalah hal-hal mendasar seperti keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, pemerataan pembangunan, dan penguatan kedaulatan nasional,” ucap Puan.

Dalam pidatonya, Puan juga menyinggung pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang menjadi panduan arah pembangunan lima tahun pemerintahan Prabowo.

“RPJMN bukan sekadar formalitas. Itu adalah terjemahan strategis dari visi dan misi Presiden yang terangkum dalam AstaCita. Maka tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi Presiden,” tegas Puan.

Ia menekankan, pembangunan tidak bisa instan dan membutuhkan kesinambungan kebijakan.

“Pembangunan memerlukan waktu, konsistensi, dan kesinambungan. Yang dinilai rakyat bukan gaya kepemimpinannya, tapi hasil nyatanya,” imbuhnya.

Puan juga menyoroti pentingnya peran DPR dalam diplomasi internasional. Menurutnya, melalui diplomasi parlemen, DPR ikut memperkuat posisi politik luar negeri Indonesia.

“DPR turut menjalankan peran diplomasi parlemen sebagai bagian dari upaya memperkuat kebijakan luar negeri. Komunikasi strategis dan kerja sama antarparlemen menjadi hal penting dalam dinamika global saat ini,” kata Puan.

Menutup pidatonya, Puan menyatakan secara resmi dimulainya Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026.

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya membuka Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026, yang akan berlangsung mulai hari ini hingga 2 Oktober 2025,” pungkasnya.(faz/iss)