Pemerintah Siapkan Rp508,2 Triliun untuk Bansos, Subsidi, dan JKN di 2026

Laporan oleh Ika Suryani Syarief

Senin, 18 Agustus 2025 | 10:55 WIB

Eri Cahyadi (tengah) Wali Kota Surabaya dan Pepen Nazaruddin (merah) Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos memantau penyaluran BLT minyak goreng sekaligus bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kantor Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, Minggu (17/4/2022). Foto: Diskominfo Kota Surabaya

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp508,2 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 untuk program perlindungan sosial (perlindos). Dana ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan.

Sri Mulyani Menteri Keuangan dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, di Jakarta, Jumat (15/8/2025). menegaskan pentingnya perlindungan sosial bagi masyarakat.

“Begitu banyak bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar. Ini adalah belanja-belanja yang langsung dinikmati untuk melindungi masyarakat,” ujarnya seperti dilansir Antara.

Menurut data Kementerian Keuangan per 15 Agustus 2025, anggaran tersebut mencakup berbagai program bantuan, subsidi, hingga jaminan kesehatan. Salah satu program besar adalah Bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) senilai Rp66,5 triliun untuk 96,8 juta peserta.

Selain itu, terdapat program Kartu Sembako dengan alokasi Rp43,8 triliun bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Program Keluarga Harapan (PKH) Rp28,7 triliun untuk 10 juta KPM, serta Program Indonesia Pintar (PIP) Rp15,5 triliun untuk 21,1 juta siswa.

Pemerintah juga menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Desa sebesar Rp6,5 triliun kepada 1,8 juta KPM, Subsidi pupuk Rp49,7 triliun untuk 9,6 juta ton, serta Subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp36,5 triliun untuk 6,1 juta debitur.

Alokasi terbesar ada pada subsidi energi (BBM, listrik, dan LPG 3 kg) dengan nilai Rp210,1 triliun. Sementara itu, subsidi nonenergi (perumahan, air, transportasi, dan lainnya) disiapkan Rp17,4 triliun, serta atensi sosial dan penanganan bencana Rp7,9 triliun.

Strategi perlinsos 2026 juga menekankan peningkatan akurasi penerima manfaat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, serta sinergi bantuan sosial dengan permodalan dan pendampingan usaha.

Berdasarkan data Kemenkeu, tren anggaran perlinsos terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir: Rp460,6 triliun pada 2022, Rp436,2 triliun pada 2023, Rp455,9 triliun pada 2024, dan Rp468,1 triliun pada 2025.(ant/iss)