APBD Rp12 Triliun Belum Cukup untuk Pembangunan Surabaya, Tapi Eri Komitmen Tidak Akan Naikkan PBB

Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya membeberkan kondisi fiskal Kota Pahlawan yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekitar Rp12 triliun per tahun.

Bagi sebagian orang angka itu mungkin tampak besar. Tapi menurut Eri, setelah di-breakdown penggunaannya, justru masih jauh dari cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan kota.

Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Eri menegaskan tidak akan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun menghilangkan program yang bersifat sosial. Alasannya, masyarakat Surabaya sudah cukup terbebani dengan kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya.

“Saya bilang, hari ini saya tidak akan pernah menaikkan itu. Karena rakyat Surabaya sudah susah. Tapi tugas kita, untuk sesuai dengan pasal di Undang-Undang Dasar 45, bahwa fakir miskin dan anak terlantar itu menjadi tanggung jawab negara, maka anggaran itu tidak boleh hilang,” tegasnya dalam program Semanggi Suroboyo di Radio Suara Surabaya, Jumat (22/8/2025).

Selain itu, Wali Kota menegaskan program pro-rakyat seperti sekolah gratis, kesehatan gratis, perbaikan rumah tidak layak huni, dan beasiswa pemuda tangguh akan terus dipertahankan meski APBD mengalami tekanan.

“Contoh seperti Rumah Tidak Layak Huni, sekolah gratis, kesehatan gratis, yang sudah kita lakukan, itu tidak boleh berhenti. Kita memberikan beasiswa untuk pemuda tangguh, itu tidak boleh berhenti sama sekali,” pungkasnya. (bil)

Pada kesempatan itu, Eri kemudian merinci alokasi APBD Surabaya. Pertama, mandatory spending untuk pendidikan yang mencapai Rp2,5 triliun. Anggaran ini sepenuhnya dialokasikan untuk sekolah gratis dan berbagai kebutuhan pendidikan.

“Untuk biaya pendidikan, yang mandatory spending, itu 2,5 triliun kita keluarkan. Itu tidak boleh dibuat lain-lainnya sudah. Hanya untuk pendidikan, sekolah gratis, dan macam-macam itu,” kata Eri.

Kedua, anggaran kesehatan yang mencapai Rp2 triliun per tahun, termasuk Universal Health Coverage (UHC), bantuan gizi untuk lansia, serta penanganan stunting dan gizi buruk.

“Saya tidak ingin orang Surabaya itu bertambah tidak mampu, bertambah miskin, karena faktor rumah sakit. Maka saya gratiskan dengan UAC. Itu total uang keanggaran kita sekitar Rp2 triliun. Universal health coverage itu ada 500 miliar. Tapi kita memberikan permakanan tambahan untuk lansia, yang gak mampu, untuk stunting, untuk gizi buruk. Saya bilang, itu tidak boleh hilang. Karena kekuatan kita itu adalah kemanusiaan. Sumber daya manusia. Bukan infrastruktur,” papar Eri.

Setelah pendidikan dan kesehatan, lanjut Eri, beban APBD juga terserap besar untuk gaji ASN dan PPPK yang semuanya dibebankan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat, kini nominalnya mencapai Rp3,4 triliun.

Kemudian ada juga biaya wajib seperti listrik rumah pompa, pengelolaan sampah, dan layanan dasar perkotaan lainnya yang mencapai Rp1,3 triliun. Belum lagi jasa langsung untuk ribuan petugas lapangan seperti tukang sapu dan pekerja kebersihan yang menghabiskan Rp1 triliun.

“Berarti uang yang bisa kita gunakan 1,4 triliun. Dari 12 triliun,” tegas Eri.

Karenanya, Eri menyebut sisa Rp1,4 triliun dari APBD itu dinilai sangat tidak sebanding dengan kebutuhan riil pembangunan kota.

Sebab, kebutuhan infrastruktur seperti perbaikan saluran, paving, penerangan jalan umum, hingga penyelesaian proyek strategis seperti lingkar luar timur dan barat saja, sudah mencapai lebih dari Rp24 triliun.

Untuk menutup kekurangan itu, kata dia, Pemkot Surabaya harus pintar mengatur prioritas pembangunan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

“Jabatan saya itu adalah 5 tahun. Maka kewajiban setiap kepala daerah mempunyai membuat RPJMD. Berarti kalau 24T, saya punya 1,3T, maka saya hanya bisa menyentuh 5T. Maka 15T ini tidak bisa saya sentuh, tidak bisa selesai di tahun ini,” paparnya. (bil/ipg)