Eri Tegaskan CCTV di Restoran dan Lahan Parkir untuk Transparansi Pajak, Bukan Awasi Pengunjung

Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya kembali menegaskan bahwa kebijakan pemasangan kamera CCTV di tempat usaha seperti restoran, hotel, maupun lahan parkir bukan untuk mengawasi pengunjung, melainkan untuk menciptakan transparansi dan memastikan kejujuran pajak para pelaku usaha.

Menurutnya, selama ini masih ada praktik “nakal” dari sebagian pemilik restoran yang memanfaatkan sistem ganda dalam mencatat transaksi, sehingga pajak 10 persen yang dibayarkan konsumen tidak seluruhnya masuk ke kas daerah.

“Kalau kita makan di restoran, kita bayar tambahan 10 persen pajak. Tapi kenyataannya, ada yang pakai dua mesin kasir, satu tercatat ke Pemkot, satu lagi tidak. Jadi uang pajak itu bisa saja tidak masuk ke kas daerah. Nah, inilah yang saya sebut pentingnya kejujuran,” tegas Eri waktu mengisi program Semanggi Suroboyo di Radio Suara Surabaya, Jumat (22/8/2025).

Tapi ia memastikan, kalau CCTV tersebut nantinya tidak akan dipasang di ruang makan atau area privat pengunjung.

“Tidak ada niat sama sekali untuk mengawasi orang makan di dalam restoran. CCTV ini khusus untuk kasir dan parkir, demi keterbukaan dan keamanan,” tegas Eri.

Menurutnya, penerimaan pajak daerah sangat penting karena digunakan untuk program pro-rakyat, seperti sekolah gratis, layanan kesehatan gratis, penanganan stunting, hingga perbaikan rumah tidak layak huni.

Selain di restoran, Pemkot Surabaya juga mewajibkan pemasangan CCTV di area parkir usaha. Tujuannya agar jumlah kendaraan yang masuk dan keluar dapat terpantau secara transparan, sekaligus mencegah kebocoran pajak parkir.

“Kalau motor Rp2.000, yang masuk Pemkot cuma 200. Kalau mobil Rp5.000, yang masuk hanya 500. Karena itu saya minta setiap lokasi parkir punya CCTV dan palang otomatis, supaya jelas hitungannya, tidak ada prasangka antarwarga,” jelasnya.

Eri menambahkan, kebijakan ini juga memiliki manfaat ganda, yakni meningkatkan keamanan publik. Kamera di area parkir dan pintu keluar-masuk akan membantu mencegah tindak kriminal, sekaligus menjaga kenyamanan pengunjung.

Dia berharap, dengan sistem ini, masyarakat juga bisa mengecek langsung apakah pajak yang mereka bayarkan sudah benar-benar masuk ke kas daerah. Pemkot bahkan sedang menyiapkan aplikasi khusus agar konsumen dapat memverifikasi pembayaran pajaknya secara mandiri.

“Intinya ayo jujur. Pemerintah tidak boleh dianggap maling oleh pengusaha, begitu juga sebaliknya. Dengan kejujuran, Surabaya bisa bergerak maju bersama,” pungkas Eri. (bil/iss)