Realisasi Penyaluran Beras Medium SPHP di Jawa Timur Baru 5,73 Persen

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur menginstruksikan seluruh kepala daerah memantau distribusi beras SPHP untuk memastikan keamanan stok dan menjaga kestabilan harga beras.

Instruksi tersebut sebagai langkah dalam merespons kenaikan harga beras medium yang belakangan ini dikeluhkan masyarakat. Sebab komoditas tersebut menjadi kebutuhan pokok utama.

Menurut Gubernur Jatim, persoalan utama melambungnya harga beras bukan pada stok, namun karena distribusi beras SPHP yang belum optimal. Dari total alokasi 173 ribu ton untuk Jawa Timur, realisasi penyaluran baru mencapai 5,73 persen.

“Stok beras di Bulog sebenarnya sangat aman. Tapi distribusi beras SPHP yang belum lancar ini memicu naiknya harga di pasaran,” ucap Khofifah dalam keterangan resminya, Selasa (26/8/2025).

Penyaluran beras dari Bulog itu saat ini diharuskan melalui aplikasi Klik SPHP. Tujuannya agar penyaluran distribusi beras SPHP tidak lagi terjadi penyelewengan seperti dioplos.

Sehingga bagi penjual atau distributor beras yang ingin mendapat pasokan SPHP wajib terdaftar dan tersertifikasi lebih dulu lewat aplikasi Klik SPHP.

“Karena memang supaya terhindar dari penyalahgunaan. Kalau distributor sudah isi aplikasi, maka teknis berikutnya saya mohon untuk bupati dikoordinasikan kenapa beras SPHP tidak segera di supply,” tambahnya.

Kebutuhan beras medium diketahui lebih tinggi daripada beras premium. Hal itu terbukti saat Khofifah meninjau kondisi beras SPHP di Pasar Soponyono, Rungkut, Surabaya, Senin (25/8/2025) kemarin.

Khofifah menargetkan hingga akhir bulan Agustus 2025 ini supply beras medium di sejumlah pasar bisa segera dimaksimalkan.

“Akhir bulan Agustus ini mudah-mudahan sudah bisa dimaksimalkan supply beras medium terutama SPHP yang ada di dalam kewenangan Bulog,” ungkapnya. (wld/saf/ipg)