Harga Beras Mulai Turun, Komisi IV Dorong Pemerintah Perluas Operasi Pasar ke Wilayah Timur

Tren penurunan harga beras mulai terlihat di sejumlah daerah pada awal September 2025. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), penurunan harga terjadi di Zona I dan Zona II, sementara Zona III yang mencakup wilayah Maluku dan Papua masih mencatatkan kenaikan harga.

Jika pada akhir Agustus tercatat sebanyak 214 daerah mengalami kenaikan harga beras, maka pada awal September angka itu menyusut menjadi hanya 100 daerah. Artinya, sudah ada 114 daerah yang mulai mencatatkan penurunan harga beras.

Menanggapi hal ini, Jaelani Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB menyambut baik perkembangan tersebut. Ia menyebut keberhasilan ini tak lepas dari intervensi pemerintah dalam mengatur ekosistem perdagangan beras nasional, termasuk langkah tegas memberantas peredaran beras oplosan serta intensifikasi operasi pasar.

“Penurunan harga ini adalah sinyal positif. Pemerintah sudah berada di jalur yang benar melalui langkah-langkah pengendalian distribusi dan operasi pasar,” kata Jaelani dalam keterangannya, Selasa (9/9/2025).

Namun demikian, Jaelani menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lengah. Menurutnya, fakta bahwa masih ada 100 daerah, khususnya di kawasan timur Indonesia yang mengalami kenaikan harga harus menjadi perhatian utama.

“Operasi pasar harus diperluas. Pemerintah harus memastikan semua daerah, termasuk wilayah timur seperti Maluku dan Papua, mendapatkan akses yang adil terhadap pasokan beras dengan harga terjangkau,” ujarnya.

Ia juga menyoroti peran penting Perum Bulog dalam menjaga stabilitas harga. Jaelani meminta Bulog untuk lebih aktif menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke daerah-daerah yang rawan lonjakan harga, terutama di luar Pulau Jawa dan Sumatra.

“Distribusi CBP jangan hanya terkonsentrasi di wilayah barat. Kawasan timur juga membutuhkan perhatian agar disparitas harga antarwilayah bisa dikurangi,” tegasnya.

Tak hanya itu, Jaelani juga mendorong adanya sinergi lintas kementerian, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perhubungan, guna menjamin distribusi beras berlangsung lancar dan efisien, terutama dalam hal logistik.

“Komisi IV DPR akan terus mengawasi agar kebijakan yang dijalankan pemerintah tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga menyentuh akar persoalan dalam sistem distribusi dan tata niaga beras nasional,” tutup Jaelani.(faz/ham)