DPRD Surabaya Sarankan Pemkot Penuhi Armada Pengangkut Sampah

Bahtiyar Rifai Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya menyarankan pemerintah kota (pemkot) memenuhi kebutuhan armada pengangkut sampah.

Saran itu dihimpun dari hasil reses atau penjaringan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) 4 Surabaya.

“Ada beberapa keluhan terkait dengan kebersihan yang selama ini ini dilakukan oleh Satgas Lingkungan Hidup terkait pembersihan aliran sungai atau saluran ataupun kali di wilayah perkampungan yang mana ditemukan beberapa kali itu pasir-pasir yang sudah di bungkus lewat karung, ternyata tidak diangkut sebagaimana mestinya,” bebernya, Jumat (12/9/2025).

Masyarakat mengeluhkan sampah hasil pembersihan saluran yang belum diangkut mengganggu akses jalan.

“Beberapa waktu yang lalu juga banyak sekali sampah yang belum teratasi dengan baik terkait dengan kerja bakti massal di Surabaya,” ucapnya.

Ia minta, pemkot berkoordinasi untuk menambah armada pengangkut sampah dari dinas lain jika dinas terkait overload.

“Saya kira harus ada koordinasi dengan antar dinas yang lain yang mempunyai truk untuk bisa mengangkut sampah-sampah tersebut,” ungkapnya lagi.

Opsi lain, menyewa kendaraan pihak ketiga atau melakukan penjadwalan lebih rapi untuk memastikan tumpukan sampah terangkut.

“Agar nantinya sampah atau pasir ini tidak kembali ke sungai lagi karena tempatnya atau karunya ini jebol,” tuturnya.

Selain terkait sampah pembersihan saluran, ia menyebut, juga menerima aspirasi lain soal pembangunan fisik belum merata.

“Kami juga menjelaskan bahwa tidak terealisasinya (usulan warga) itu karena ada pergeseran anggaran di dana kelurahan atau pos dianggarkan yang lain,” ujarnya.

Ia mendorong lurah bersama RT/RW bijaksana menentukan skala prioritas.

“Ada anggaran kelurahan katakan lah 1 miliar. itu harus dimanfaatkan dengan program-program yang bisa menjangkau semuanya. Kecuali ada program ada yang membutuhkan skala besar diatas dana kelurahan. Mungkin ada koordinasi dengan dinas terkait,” jelas Bahtiyar.

Termasuk Program Kampung Pancasila, lanjutnya, bisa merealisasikan program-program yang sudah ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Dan juga merealisasikan apa yang menjadi kehendak warga karena bagaimanapun yang merasakan adalah warga setempat untuk warga setempat juga dan yang lebih tahu kebutuhannya adalah warga setempat juga,” tandasnya. (lta/iss)