Ketua Banggar DPR: Program Makan Bergizi Jangan Disetop, Cari Akar Masalahnya

Said Abdullah Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI angkat bicara soal kasus keracunan massal yang dialami ribuan siswa akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menegaskan bahwa program prioritas Presiden tersebut tetap perlu didukung, meskipun ada insiden di lapangan.

“Program makan bergizi gratis itu sesuatu yang baik dan harus kita dorong. Kalau di tengah perjalanan ada masalah seperti yang kita baca bersama soal keracunan, maka pemerintah harus segera melakukan deteksi dini,” kata Said Abdullah di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Ia menyoroti pentingnya identifikasi titik-titik lokasi keracunan dan penyebabnya, termasuk potensi masalah pada rantai pasok makanan.

“Apakah karena satu SPPG (Sentra Penyediaan Pangan Gotong Royong) melayani terlalu banyak siswa, hingga 3.000 orang? Mungkin bisa dipertimbangkan untuk memperpendek jangkauan, misalnya satu SPPG cukup melayani 1.500 siswa,” ujarnya.

Said juga menyarankan agar makanan yang disajikan harus dalam kondisi segar.

“Makanan bergizi itu mestinya fresh from the oven. Jangan sampai sudah dimasak 14 jam sebelumnya. Perlu ada pola baru,” tambahnya.

Ia mengusulkan agar satu sekolah memiliki satu SPPG agar pengawasan lebih mudah dan distribusi lebih cepat. Merespons data dari Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang menyebutkan ada 5.300 hingga 5.800 siswa yang mengalami keracunan, Said menyatakan keprihatinannya namun meminta agar evaluasi dilakukan secara bijak.

“Kita wajib prihatin. Tapi jangan langsung mengambil kesimpulan program ini harus disetop. Lebih baik kita cari tahu dulu di mana letak masalahnya,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa langkah pertama adalah menginventarisasi masalah, baru kemudian melakukan evaluasi menyeluruh.

“Tidak bisa menggebyah uyah. Harus hati-hati karena ini menyangkut keselamatan anak didik kita,” tambahnya.

Said juga menyebutkan skema pendanaan yang bisa digunakan pemerintah, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) di tingkat kabupaten/kota, atau melalui peningkatan dana Program Keluarga Harapan (PKH).

“Kalau selama ini PKH mendapatkan Rp300.000 per bulan, bisa kita tambahkan lagi Rp300.000 khusus untuk mendukung MBG dan SPPG-nya,” pungkasnya.(faz/ham)