
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menyiapkan langkah untuk mengantisipasi banjir, menjelang musim hujan di setiap wilayah.
Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya menyebut, antisipasi itu perlu dilakukan berkaca dari daerah lain seperti Bali dan Jakarta yang mengalami pola hujan tak seperti biasanya.
“Kita lihat kondisi di Bali, kita lihat kondisi di Jakarta kemarin, ini menunjukkan bahwa curah hujan tidak seperti biasanya. Di Jakarta ketika musim panas, hujan, banjir. Bali juga sama,” kata Eri lewat keterangan pers, Senin (6/10/2025).
Pemkot bakal melakukan pola penanganan banjir per kawasan. Salah satunya memperbesar saluran di wilayah Surabaya Selatan yang meliputi Ahmad Yani, Ketintang, Kebonsari, Jemursari, hingga Prapen.
“Kalau itu sudah dicarikan solusinya, semoga seperti di Dukuh Kupang. (Karena) Dukuh Kupang sudah tidak ada banjir sama sekali. Yang dulu (banjir) seleher, sekarang sudah tidak sama sekali,” ungkapnya.
Sementara untuk kawasan Surabaya Barat seperti Pakal dan Benowo yang sebelumnya sering tergenang, Eri menyebut saat ini sudah terbebas dari banjir.
“Karenanya kita menyelesaikannya seperti itu. Tidak bisa sini banjir, dikasih (dibangun) U-ditch, tidak bisa,” tegasnya.
Selain membenahi saluran, Pemkot Surabaya juga menambah bozem serta rumah pompa. Salah satunya di kawasan Ketintang yang diarahkan ke Rumah Pompa Kebonsari. Menurutnya, jika tidak dibangung bozem, maka bebannya akan sangat berat.
Ia juga menjelaskan, di kawasan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Ketintang kini sedang dilakukan pengerukan dan pembuatan saluran baru yang langsung menuju Kali Tengah Wiyung.
“Kalau sekarang kan masih lewat perkampungan-perkampungan. Perkampungannya banjir, makanya kita potong (crossing),” jelasnya.
Ia menarget, penanganan banjir terus berjalan hingga Surabaya terbebas dari genangan. Pemkot Surabaya juga memastikan untuk melanjutkan program pengendalian banjir pada tahun anggaran 2026.
“Sampai banjirnya hilang, kita akan terus jalankan. Kalau kita nggak ada percepatan-percepatan, ini bisa kerjanya sampai 2029, kasihan kampung-kampung, makanya ditarik di 2026,” jelasnya.
Selain antisipasi dari pemerintah, ia juga meminta supaya warga tidak menutup saluran atau aliran air dengan bangunan. Menurutnya, jika warga tetap menutup jalur air tersebut dengan bangunan, risiko banjir akan tetap terjadi.
“Ini tempat jalurnya aliran air. Kalau selama itu masih ditutup, digunakan (bangunan), tidak mungkin kita bebas banjir,” ujarnya. (lta/bil/iss)