
Nasim Khan Anggota Komisi VI DPR RI mengambil peran aktif dalam penyelesaian konflik lahan antara petani dan Perusahaan Perkebunan Nusantara (PTPN), di Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.
Menyikapi ketegangan yang terjadi di lapangan, Nasim Khan langsung turun menjadi mediator untuk memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak.
Sebagai legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur III, Nasim Khan menyatakan penyelesaian konflik lahan harus dilakukan secara bijak dan adil, tanpa merugikan masyarakat petani yang telah lama bergantung pada lahan pertanian tersebut.
“Penyelesaian masalah harus mengedepankan musyawarah, kesabaran, dan tidak dilakukan secara represif. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas,” ujar Nasim dalam pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan PTPN, FORKOPIMDA Bondowoso, dan tokoh masyarakat setempat, seperti dalam keterangannya resmimya, Rabu (8/10/2025).
Dia juga menekankan, pihak perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap warga sekitar, dan tidak boleh mengabaikan hak-hak petani demi kepentingan korporasi.
“PTPN harus bertanggung jawab secara moral dan sosial. Jangan sampai petani kehilangan lahan yang menjadi sumber penghidupan mereka,” tegasnya.
Dalam proses mediasi, Nasim Khan juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Dia menilai, jalan dialog adalah solusi terbaik dalam menyelesaikan konflik agraria seperti ini.
Upaya mediasi yang dilakukan Nasim mendapatkan sambutan positif dari pemerintah daerah. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat diharapkan mampu menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak.
Sebelumnya, konflik mencuat setelah warga Desa Kaligedang, Kecamatan Ijen, menggelar aksi demonstrasi menolak dugaan rencana tukar guling lahan oleh pihak PTPN.
Aksi itu memicu ketegangan, namun situasi berhasil dikendalikan setelah adanya inisiatif dialog terbuka yang dimediasi oleh Nasim Khan.(faz/rid)