Kepala Bapanas Tegaskan Harga Beras Terus Dikendalikan

Andi Amran Sulaiman Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian menegaskan komitmen pemerintah menjaga stabilitas dan keterjangkauan harga beras agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi secara merata di seluruh daerah.

Amran mengatakan harga beras di seluruh Indonesia sudah menunjukan penurunan dalam beberapa waktu terakhir sebagai hasil dari langkah pengendalian pemerintah.

“Harga beras sudah turun. Jadi seluruh Indonesia kemarin kan itu sudah turun. Tetapi, kita tidak boleh puas. Insya Allah kontrolnya jauh lebih ketat nanti ke depan,” kata Amran, Sabtu (1/1/2025) dilansir Antara.

Meski harga telah turun, pemerintah tidak akan berpuas diri dan akan memperketat pengawasan agar stabilitas harga betras tetap terjaga di masa mendatang.

“Intinya, sekarang harga beras sudah turun, tapi kita tidak boleh puas sampai situ. Pemerintah harus menjadi pengendali,” kata Amran.

Amran mengatakan Pemerintah melalui Bapanas menggandeng Satuan Tugas (Satgas) melakukan pengendalian harga beras terus menggencarkan pengawasan harga beras agar sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Ini masih ada yang di atas HET, terutama yang bukan penghasil beras, seperti daerah timur, di Papua. Tetapi ada yang menggembirakan. Di Merauke, Papua Selatan, karena kita membuat food estate di sana, itu harga beras bagus,” ujar Kepala Bapanas.

Ia mengatakan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan harga hingga minggu keempat Oktober 2025 terus bertambah menjadi 225 kabupaten/kota, jumlah itu meningkat 25,69 persen dibandingkan minggu pertama Oktober 2025.

Jika dilihat secara provinsi hingga minggu keempat Oktober dari 38 provinsi hanya lima provinsi yang mencatat perkembangan harga beras yang positif. Sedangkan 33 provinsi lainnya mengalami perubahan harga beras minus atau ada depresiasi harga.

BPS juga mencatat harga beras medium secara nasional hingga minggu keempat Oktober telah turun ke 1,65 persen, angka itu merupakan perbandingan terhadap harga beras bulan September 2025.

Dalam beleid itu ditetapkan susunan keanggotaan yang terdiri dari pengarah sampai pelaksana di 38 provinsi. Untuk setiap daerah akan dikoordinasikan oleh Satgas Pangan Polri Daerah.

Selain penerapan pengawasan melalui Satgas Pengendalian Harga Beras, pemerintah melalui Perum Bulog juga terus mengoptimalkan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Ini untuk menekan harga beras di tingkat konsumen, terutama beras medium yang menjadi pilihan utama masyarakat menengah ke bawah.

Sampai 30 Oktober 2025, realisasi penjualan beras SPHP secara nasional telah mencapai 564,6 ribu ton. Sementara itu, stok beras Bulog tercatat masih sangat kuat, yakni sebesar 3,912 juta ton.

Dari jumlah tersebut, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 3,754 juta ton dan sisanya merupakan stok komersial.

Sepanjang tahun 2025, Bapanas telah menugaskan Bulog untuk menyalurkan CBP melalui berbagai program seperti operasi pasar, bantuan pangan beras, dan bantuan bencana/keadaan darurat.

Hingga 30 Oktober, CBP telah tersalurkan ke masyarakat sebanyak 1,004 juta ton dan masih akan terus diakselerasikan hingga akhir tahun. (ant/fan/bil/faz)