Sultan B Najamudin Tegaskan DPD RI Periode Ini Paling Solid, Dorong “Green Demokrasi” dan Parlemen Kolaboratif

Sultan B Najamudin, Ketua DPD RI, menegaskan bahwa periode kepemimpinannya selama satu tahun lebih ini menjadi periode paling solid dalam sejarah Dewan Perwakilan Daerah.

Hal itu disampaikan dalam pertemuan bersama wartawan parlemen di Bandung, Sabtu, (22/11/2025).

Sultan mengatakan, sejak awal ia menawarkan arah baru bagi DPD RI dengan menekankan kolaborasi lintas lembaga negara, bukan polarisasi. Menurutnya, DPD bukan partai politik sehingga tidak mengenal oposisi.

“DPD ini harus menjadi lembaga yang kolaboratif, efektif, dan transparan. Kita ini bukan partai politik, jadi tidak ada oposisi. Kolaborasi adalah kata kunci dari awal,” tegas Sultan.

Sultan menyampaikan bahwa langkah pertamanya sebagai pimpinan adalah melakukan konsolidasi internal agar DPD kembali memiliki arah yang jelas.

“Saya bisa pastikan bahwa DPD kali ini adalah periode paling solid yang pernah ada. Ini bukan kepentingan pribadi saya, tapi kepentingan lembaga,” ungkapnya.

Menurutnya, konsolidasi penting karena anggota DPD harus bersaing dengan dinamika politik yang lebih rumit dibanding DPR, mengingat DPD tidak berafiliasi pada partai.

Sultan mengaku rutin berdiskusi dengan Presiden untuk memastikan kebijakan pusat dan daerah berjalan sinergis. Baginya, waktu lima tahun terlalu singkat jika habis untuk tarik menarik politik pasca-Pilpres.

“Saya bilang ke Presiden, program-program Bapak bagus. Jalankan saja, kami dukung. Kita tidak boleh buang waktu setahun hanya untuk konsolidasi pasca Pilpres,” jelas Sultan.

Ia menilai sistem presidensial Indonesia menempatkan kekuasaan eksekutif pada posisi yang sangat kuat, sehingga kolaborasi lembaga negara menjadi keharusan.

Salah satu pembaruan yang ditawarkan Sultan adalah konsep Green Demokrasi yang diturunkan menjadi Green Parlemen. Konsep ini menjadi landasan gagasan DPD dalam menyusun legislasi dan program kelembagaan.

“Parlemen kita harus modern, berpikir bukan hanya untuk hari ini, tapi 10 sampai 100 tahun ke depan. Dari situ lahirlah gagasan Green Demokrasi dan Green Parlemen,” ujarnya.

Sebagai implementasi, DPD telah mengajukan tiga RUU berbasis lingkungan dan keberlanjutan, masing-masing RUU Perubahan Iklim atau Pengelolaan Bisnis Hijau, RUU Masyarakat Adat dan
RUU Daerah Kepulauan.

Sultan mengakui bahwa beberapa RUU tersebut sudah lama tertunda, sehingga ia mendorong percepatan melalui kolaborasi dengan DPR.

Sultan menegaskan ia tidak mengejar penguatan kewenangan secara konstitusional dalam jangka pendek, melainkan meningkatkan kehadiran sosial DPD di tengah masyarakat.

“Kewenangan sosial itu lebih penting hari ini. Kita lebih banyak turun ke daerah, mendengar persoalan, mengklaster masalah, lalu menghubungkannya dengan pemangku kepentingan,” kata Sultan.

Konsep green yang ia bawa, katanya, bukan hanya slogan, tetapi diterapkan ke praktik lembaga seperti green diplomasi, green ekonomi, hingga green Indonesia.

Sultan menyebut bahwa 152 anggota DPD RI merupakan representasi langsung dari sekitar 76 juta pemilih.

“Saya punya keyakinan, dengan niat baik, kolaborasi, dan penerimaan publik yang semakin tinggi, periode ini akan menghasilkan sesuatu bagi negara dan daerah,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa legitimasi dan penerimaan publik adalah modal terbesar DPD untuk memperkuat perannya ke depan.

Sultan menutup pernyataannya dengan menegaskan pentingnya peran media dalam memperkuat demokrasi dan kelembagaan DPD RI.

“Dukungan teman-teman publik, termasuk media, itu sangat penting. Ini menentukan bagaimana lembaga ini dipahami dan diterima masyarakat,” tutupnya.(faz)