BKSAP Tekankan Peran Diplomasi Parlemen Hadapi Dinamika Global

Syahrul Aidi Maazat Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan bahwa diplomasi parlemen memiliki peran strategis dalam memperkuat politik luar negeri Indonesia di tengah konflik global, rivalitas kekuatan besar, serta krisis kemanusiaan yang terus berkembang.

Menurut Syahrul, jalur diplomasi tidak hanya dijalankan oleh pemerintah melalui eksekutif, tetapi juga oleh parlemen melalui kerja sama antar-lembaga legislatif dunia.

“Diplomasi politik luar negeri Indonesia tidak hanya melalui jalur eksekutif. Parlemen juga memiliki peran penting untuk menyuarakan kepentingan nasional dan aspirasi rakyat di forum internasional,” kata Syahrul di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Ia menjelaskan, BKSAP secara aktif membangun komunikasi antar-parlemen, mengawal kebijakan luar negeri pemerintah, serta memastikan kebijakan tersebut tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif.

Dalam agenda Refleksi 2025 dan Outlook Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia 2026, BKSAP mengangkat sejumlah isu global sebagai fokus diplomasi parlemen, mulai dari konflik Palestina, Sudan, dan Yaman, hingga dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah.

“Isu-isu ini mencerminkan kompleksitas tantangan global yang membutuhkan pendekatan diplomasi yang aktif, berimbang, dan berorientasi pada kemanusiaan,” ujarnya.

Syahrul menegaskan, Indonesia secara konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina serta mendorong penyelesaian damai konflik Sudan dan Yaman melalui gencatan senjata, dialog politik, dan mekanisme multilateral.

Di kawasan Indo-Pasifik, ia menilai meningkatnya rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi tantangan serius bagi Indonesia. Namun, menurutnya, Indonesia harus tetap menjaga posisi strategisnya.

“Indonesia tidak boleh menjadi objek tarik-menarik kepentingan. Kita harus menerapkan hedging diplomacy, terbuka bekerja sama dengan semua pihak, tetapi tidak menjadi alat geopolitik siapa pun,” tegas Legislator dari Dapil Riau II tersebut.

Selain isu geopolitik, Syahrul menekankan pentingnya perlindungan warga negara Indonesia (WNI), khususnya pekerja migran di luar negeri, sebagai bagian integral dari diplomasi Indonesia.

“Perlindungan WNI harus menjadi agenda utama. Sistem perlindungan harus lebih cepat, modern, dan berbasis perjanjian bilateral,” katanya.

Syahrul juga menyoroti ancaman perubahan iklim dan kebencanaan yang semakin nyata, termasuk bencana banjir di sejumlah wilayah Indonesia. Menurutnya, diplomasi Indonesia ke depan harus memperkuat agenda climate diplomacy dan humanitarian diplomacy.

“Diplomasi Indonesia harus memberi manfaat nyata bagi rakyat, mulai dari ketahanan energi, pangan, pertahanan, hingga teknologi dan ruang siber,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Syahrul menegaskan bahwa diplomasi parlemen ke depan harus lebih tegas, berdampak, dan berorientasi pada hasil.

“Indonesia tidak hanya hadir dalam percaturan global, tetapi juga harus tampil sebagai negara yang diperhitungkan dan dihormati,” pungkasnya.(faz/ipg)