Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengupayakan percepatan fase pemulihan pascabencana khususnya di wilayah Aceh, menjelang Bulan Suci Ramadan, pertengahan Februari 2026.
Safrizal Zakaria Ali Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri mengatakan, pihaknya memprioritaskan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak bencana.
Menurutnya, Pemerintah juga menjamin kelancaran distribusi pangan, ketersediaan air bersih untuk kebutuhan minum dan bersuci, pakaian, serta percepatan pemindahan pengungsi dari tenda ke hunian sementara.
“Pemulihan pascabencana bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara cepat. Titik distribusi bahan makanan yang masih terhambat harus benar-benar dicek agar tidak mengganggu stok pangan masyarakat Aceh,” ujarnya di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Seperti diketahui, akhir November 2025, banjir bandang dan tanah longsor terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), per hari Kamis (8/1/2026), bencana alam itu mengakibatkan 1.178 orang meninggal dunia.
Sementara, masih ada 147 orang yang sampai sekarang belum diketahui keberadaannya, dan 238 ribuan warga di tempat pengungsian.
Awal pekan ini, Prabowo Subianto Presiden membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di wilayah Sumatra yang dipimpin Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Prasetyo Hadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) menjelaskan, Tito ditunjuk sebagai ketua satgas karena kapasitasnya sebagai Mendagri yang bisa mengkoordinasikan dengan para kepala daerah dan pihak-pihak terkait.
Mensesneg menegaskan, tidak ada target waktu khusus untuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Tapi, prioritasnya adalah pembangunan hunian buat korban yang kehilangan tempat tinggal.(rid/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
