Kemendikbud Sediakan Bantuan UKT Mahasiswa Lebih Rp1 Triliun
Selasa, 4 Agustus 2020 | 07:47 WIB
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membahas rencana bantuan menggratiskan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk mahasiswa miskin di Perguruan Tinggi Swasta.
Pembahasan itu dilakukan bersama Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (ABP-PTSI) Jawa Timur di rumah dinas wali kota, Sabtu (24/1/2026) kemarin.
Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya menyebut, pemkot akan bekerjasama dengan asosiasi untuk mensinkronisasi data mahasiswa yang masuk kategori keluarga miskin.
Bagi mahasiswa yang masuk kategori keluarga miskin desil 1-5 akan diberi UKT gratis.
“Bantuan ini tidak hanya untuk mahasiswa yang baru saja, tapi yang sudah kuliah dan selama ini tidak bisa membayar kuliah dan masuk ke dalam Desil 1-5, akan kita tutup (bayar penuh) UKT-nya. Sehingga ini nanti akan bisa menggerakkan (program) satu keluarga miskin satu sarjana di Surabaya, dan memberikan harapan kepada mahasiswa yang masuk di dalam Desil 1-5,” katanya dikutip Senin (26/1/3026).
Ia minta jajaran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya segera melakukan sinkronisasi data, antara Pemerintah Kota (Pemkot) dengan PTS karena ada ratusan mahasiswa miskin yang dilaporkan.
“Berarti kan banyak. Maka di situlah nanti saya meminta data-data yang dari PTS, mahasiswa-mahasiswanya yang masuk Desil 1-5 tidak mampu, kami cocokkan dengan data kami. Setelah cocok akan diberikan bantuannya,” terangnya.
Bantuan akan diberikan untuk mahasiswa baru maupun yang sudah aktif.
“Jadi tidak hanya yang baru saja, tapi yang masih kuliah kemudian tidak bisa membayar (uang) kuliah dan masuk Desil 1-5, akan kita tutup UKT-nya. Sehingga ini bisa menggerakkan (program) Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana di Surabaya,” tuturnya.
Ia memastikan, UKT gratis untuk mahasiswa tidak mampu yang masuk ke dalam desil 1-5 tidak dibatasi kuota.
“UKT adalah urusan pemerintah dengan perguruan tinggi, yang pasti nanti anak ini mau masuk manapun terserah. Tapi, saya mengajarkan kejujuran, melalui apa yaitu tes, apakah itu SNBT, SNBP, atau tes yang berada di swasta sehingga mereka punya peluang yang sama. Dan pada akhirnya pemerintah itu memang betul-betul hadir untuk orang yang tidak mampu,” tambahnya.
Selain wacana beasiswa bagi keluarga miskin, kerja sama juga akan menyasar program kuliah kerja nyata (KKN), hingga keberlanjutan mahasiswa setelah lulus kuliah.
“Pergerakan kota itu tidak hanya tergantung dari PTN (perguruan tinggi negeri) saja, tapi PTS itu juga menunjang betul bagaimana pendidikan sebuah kota, bagaimana kota itu mencapai indeks pembangunan manusia (IPM), dan bagaimana kota itu bisa mencapai kesejahteraan. Kalau semua kampus itu turun di masing-masing RW dan bersinergi, insya allah selesai masalah-masalah di Surabaya,” terangnya.
Sementara Dr. Budi Endarto Ketua ABP-PTSI Jawa Timur mengatakan selama ini di perguruan tinggi swasta banyak ditemukan mahasiswa yang masuk ke dalam kategori keluarga miskin dari Desil 1-5.
“Ini mungkin akan menjadi suatu gerakan yang revolusioner, bahwa selama ini yang tidak tepat sasaran menjadi tepat sasaran. Dan ternyata (keluarga miskin) melimpah di PTS,” kata Budi.
Budi berharap, beasiswa atau bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemkot bisa sesuai target Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana.
“Oleh karena itu, harapan kami dari perguruan tinggi swasta bisa memiliki kontribusi dan mengawal bahwa target capaian meningkatkan kualitas (pendidikan) itu juga ada di perguruan tinggi swasta,” pungkasnya. (lta/iss)
NOW ON AIR SSFM 100
