Sabtu, 31 Januari 2026

Modal dan Popularitas Tak Lagi Berpengaruh Jika Pilkada Dilakukan Secara Tak Langsung

Laporan oleh Akira Tandika Paramitaningtyas
Bagikan
Kiri-Kanan: Moch. Mubarok Muharam Dosen Sosiologi Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Surokim Abdussalam Pakar Komunikasi Politik Universitas Trunojoyo Madura, dan Falih Suaedi Pakar Kebijakan Publik Universitas Airlangga, dalam diskusi "Ke Mana Arah Pilkada: Membaca Ulang Desain Demokrasi Lokal” pada Sabtu (31/1/2026). Foto: Akira suarasurabaya.net

Meski banyak penolakan terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung, namun sejumlah akademisi membeberkan poin-poin positif jika wacana itu tetap dilanjutkan.

Surokim Abdussalam Pakar Komunikasi Politik Universitas Trunojoyo Madura menerangkan bahwa dalam Pilkada tidak langsung, partai politik akan menjadi pintu utama dan membuat kaderisasi kembali penting.

Karena menurutnya, tidak ada lagi jalur instan yang membuat seseorang akan memenangkan kontestasi pemilihan.

“Sehingga, ini juga akan menekan pemilihan calon berdasarkan modal dan popularitas,” katanya dalam diskusi “Ke Mana Arah Pilkada: Membaca Ulang Desain Demokrasi Lokal” pada Sabtu (31/1/2026).

Surokim menjelaskan, partai sering terpaksa memilih calon yang punya modal besar karena biaya pilkada langsung sangat mahal. Sehingga menyisihkan kader yang tumbuh dari bawah.

“Sedangkan kalau wacana pilkada tidak langsung direalisasi, tekanan biaya itu jauh berkurang,” imbuhnya.

Ketika biaya politik ditekan, lanjut Surokim, partai politik memiliki ruang lebih luas untuk mengedepankan kompetensi, loyalitas, dan rekam jejak kader. Hal ini dinilai dapat memperbaiki kualitas demokrasi internal partai.

Sementara Moch. Mubarok Muharam Dosen Sosiologi Universitas Negeri Surabaya (Unesa), menilai pilkada tidak langsung bisa memperbaiki relasi antara partai dan kader.

“Pilkada langsung sering membuat partai hanya menjadi kendaraan elektoral. Kandidat datang membawa modal, lalu partai sekadar menjadi stempel formal,” kata Mubarok.

Dengan pilkada tidak langsung, tambahnya, partai didorong untuk lebih serius menyiapkan kader. Karena proses pengkaderan menjadi kebutuhan strategis, bukan lagi sekadar formalitas organisasi.

Meski begitu, Mubarok mengingatkan kalau penguatan kaderisasi bisa berjalan jika disertai dengan demokratisasi internal partai. Jika hal itu tidak dilakukan, maka pilkada tidak langsung justru berisiko melanggengkan oligarki.

“Kuncinya ada pada tata kelola internal partai. Kalau partainya demokratis, kaderisasi akan berjalan sehat,” tutupnya. (kir/saf/faz)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Kebakaran Rumah di Pengampon Surabaya

Banjir Menggenangi Sidosermo 4

Kecelakaan Bus Vs Truk Gandeng di Jembatan Suramadu

Surabaya
Sabtu, 31 Januari 2026
26o
Kurs