MUI: Prabowo Tegaskan Indonesia Keluar dari Board of Peace Kalau Tidak Ada Manfaatnya untuk Palestina

Prabowo Subianto Presiden, hari ini, Selasa (3/2/2026), mengadakan pertemuan dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) berbasis Islam dan pimpinan pondok pesantren, di Istana Merdeka, Jakarta.

Hadir di lokasi antara lain Pimpinan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Syarekat Islam, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Selama sekitar empat jam mulai dari pukul 13.30 WIB, Presiden berdiskusi dengan para ulama dan pimpinan ormas Islam mengenai berbagai isu penting.

Di antaranya, pencapaian program-program strategis Pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan ketahanan pangan yang melibatkan peran aktif Ormas Islam.

Kemudian, terkait Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi, dan keikutsertaan Indonesia sebagai Anggota Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza.

Dalam keterangannya selepas pertemuan, Anwar Iskandar Ketua Umum MUI mengatakan, Prabowo Presiden berkomitmen memperjuangkan kemerdekaan Palestina hingga menjadi negara berdaulat penuh.

Untuk mewujudkan perdamaian dunia, Indonesia bekerja sama dengan negara-negara Islam yang juga bergabung dalam Board of Peace.

Menurut Anwar, kalau ternyata Dewan Perdamaian tidak memberikan kemaslahatan untuk Palestina dan perdamaian dunia, Indonesia bersama seluruh negara-negara Islam bakal keluar dari Board of Peace.

“Apabila di kemudian hari ternyata tidak memberi kemaslahatan dan kebaikan organisasi ini kepada Palestina, kepada perdamaian dunia, maka seluruh negara-negara Islam yang berkumpul di situ akan keluar dari Board of Peace,” katanya.

Lebih lanjut, Ketua Umum MUI bilang, Prabowo dalam pertemuan itu juga berjanji untuk sungguh-sungguh memberantas korupsi, serta berpihak kepada kepentingan dan kesejahteraan Rakyat Indonesia.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia meminta Pemerintah Indonesia keluar dari keanggotaan Board of Peace karena dewan yang dibentuk Donald Trump Presiden Amerika Serikat (AS) itu tidak berpihak kepada Palestina.

Muhammad Cholil Nafis Wakil Ketua Umum MUI menilai, Board of Peace tidak wajar karena di situ ada Perdana Menteri Israel sebagai anggota. Tapi, tidak ada perwakilan Palestina.

Pimpinan MUI itu menganggap Dewan Perdamaian sebagai bentuk neo-kolonialisme lantaran mengusung konsep perdamaian semu yang tidak berbasis keadilan, tidak mengakui Palestina sebagai bangsa terjajah, serta berpotensi menormalisasi pendudukan Israel dengan bungkus perdamaian.

Kemudian, MUI juga keberatan dengan adanya kewajiban membayar iuran keanggotaan 1 Miliar Dollar AS atau sekitar Rp17 trilun. (rid/ipg)