Perum Bulog bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah mematangkan rencana ekspor beras ke Arab Saudi guna memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji dan umrah asal Indonesia.
Rencana ini merupakan tindak lanjut langsung atas penugasan Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia (RI), yang mendorong optimalisasi surplus pangan nasional sekaligus membuka pasar ekspor strategis bagi komoditas beras Indonesia.
Ahmad Rizal Ramdhani Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama Kemenhaj pada, Selasa (3/2/2026).
Rapat tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan lintas kementerian, memastikan kesiapan teknis, serta menyusun langkah operasional ekspor beras menjelang musim haji 1447 Hijriah.
“Hal ini untuk memastikan pelaksanaan ekspor berjalan tepat waktu, berkualitas, dan sesuai standar pasar internasional, seiring semakin dekatnya musim haji,” kata Rizal dalam keterangan di Jakarta, Rabu (4/2/2026), seperti dikutip dari Antara.
Menurut Rizal, rapat koordinasi tersebut membahas secara komprehensif seluruh aspek persiapan ekspor beras, mulai dari pemilihan jenis beras, standardisasi mutu, penentuan kemasan, penetapan harga, hingga penyusunan timeline pengiriman dan skema distribusi yang efisien di Arab Saudi.
Seluruh proses dirancang agar beras Indonesia dapat sampai tepat waktu dan tetap terjaga kualitasnya hingga dikonsumsi jemaah.
Rizal menegaskan, ekspor beras ke Arab Saudi ini bukan sekadar transaksi dagang biasa, melainkan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan umrah Indonesia.
Selama ini, konsumsi makanan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci.
Ia menyebut peluang ekspor beras tahun ini terbuka lebar seiring dibukanya akses oleh Pemerintah Arab Saudi. Oleh karena itu, Bulog berharap dukungan penuh dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, terutama Kemenhaj serta Kementerian Perdagangan.
“Alhamdulillah peluang ekspor beras untuk keperluan haji tahun ini dibuka oleh Pemerintah Arab Saudi dan ini merupakan legacy bagi pemerintah untuk bisa mengekspor beras,” ujar Rizal.
Sebagai bagian dari persiapan teknis, Bulog juga menyelenggarakan uji tanak terhadap sejumlah sampel beras yang diusulkan untuk diekspor.
Uji tanak dilakukan untuk menilai tekstur nasi, aroma, rasa, serta kualitas setelah dimasak, guna memastikan beras yang dikirim sesuai dengan preferensi konsumen dan memenuhi standar mutu premium.
“Hasil uji tanak ini menjadi salah satu dasar dalam penentuan jenis beras dan merek yang akan digunakan dalam program ekspor,” jelas Rizal.
Ia menambahkan, uji tanak sangat krusial karena karakteristik beras Indonesia berbeda dengan beras dari negara lain. Jemaah haji Indonesia umumnya terbiasa mengonsumsi nasi dengan tekstur pulen dan aroma khas.
Jika kualitas beras tidak sesuai, hal itu dikhawatirkan dapat memengaruhi nafsu makan dan kondisi kesehatan jemaah.
Lebih jauh, Rizal menegaskan kesiapan Indonesia memanfaatkan momentum surplus beras nasional tahun 2025. Surplus tersebut menjadi indikator keberhasilan program swasembada pangan nasional sekaligus membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk memperluas peran sebagai eksportir beras di pasar global.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi beras nasional pada 2025 mencapai lebih dari 35 juta ton, dengan stok cadangan pemerintah berada pada level aman.
Kondisi ini memungkinkan Bulog tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga menyalurkan sebagian stok untuk ekspor tanpa mengganggu stabilitas harga di dalam negeri.
“Momentum ini harus dimanfaatkan secara optimal. Ekspor beras untuk haji dan umrah menjadi pintu masuk penting bagi Indonesia untuk memperkenalkan kualitas beras nasional ke pasar internasional,” kata Rizal.
Sementara itu, Jainul Efendi Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Kemenhaj menekankan pentingnya ekspor beras lokal demi kenyamanan dan kesehatan jamaah Indonesia.
Menurutnya, konsumsi makanan yang sesuai dengan kebiasaan menjadi faktor penting dalam menjaga stamina jamaah selama beribadah.
“Ini menjadi semangat kita bersama Bulog, Kementerian Perdagangan, dan seluruh pihak yang terlibat. Kita bisa mengekspor beras ke Arab Saudi karena alasan utamanya adalah jemaah dari Tanah Air tidak terbiasa mengonsumsi nasi atau beras selain beras lokal, yang tentunya dapat mempengaruhi kesehatan selama menjalankan ibadah,” ujar Jainul.
Ia menjelaskan, setiap tahun Indonesia memberangkatkan lebih dari 220 ribu jemaah haji dan jutaan jemaah umrah. Dengan jumlah sebesar itu, kebutuhan konsumsi beras di Arab Saudi menjadi sangat signifikan. Selama ini, sebagian besar kebutuhan pangan jemaah dipenuhi melalui pengadaan lokal di Arab Saudi atau impor dari negara lain.
Dengan adanya ekspor beras langsung dari Indonesia, Jainul berharap kualitas konsumsi jemaah dapat lebih terjamin, sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi petani dan pelaku usaha pangan nasional.
Dari sisi diplomasi ekonomi, ekspor beras ke Arab Saudi juga dinilai strategis. Arab Saudi merupakan mitra dagang utama Indonesia di kawasan Timur Tengah, serta menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia ke negara-negara Teluk lainnya.
Adapun dari kacamata pengamat, ekspor beras untuk kebutuhan haji dan umrah dinilai memiliki risiko yang relatif rendah karena permintaannya stabil dan terukur. Selain itu, pasar ini bersifat khusus dan tidak terlalu sensitif terhadap fluktuasi harga global, sehingga cocok sebagai tahap awal penetrasi ekspor beras Indonesia.
Pemerintah sendiri menegaskan bahwa ekspor beras tidak akan mengganggu ketersediaan dan harga di dalam negeri. Bulog tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan nasional, termasuk stabilisasi harga dan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat.
Rencana ekspor beras ke Arab Saudi ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk mendorong hilirisasi sektor pangan dan memperluas pasar ekspor nonmigas.
Selama ini, Indonesia dikenal sebagai negara konsumen beras, namun dengan peningkatan produktivitas dan pengelolaan stok yang lebih baik, Indonesia mulai bertransformasi menjadi pemain ekspor.
Jika ekspor perdana ini berjalan sukses, tidak menutup kemungkinan kerja sama diperluas ke kebutuhan konsumsi jemaah dari negara lain, serta sektor Horeka (hotel, restoran, dan katering) di Arab Saudi.
Dengan demikian, kolaborasi Bulog dan Kemenhaj dalam rencana ekspor beras ini tidak hanya berorientasi pada pelayanan jemaah, tetapi juga membawa dimensi strategis bagi ketahanan pangan, diplomasi ekonomi, dan posisi Indonesia di pasar beras global.
Kemenhaj gandeng Kementan Bulog untuk ekspor beras bagi konsumsi haji
Sebelumnya, Kemenhaj menggandeng Kementerian Pertanian (Kementan) dan Perum Bulog untuk mendorong ekspor beras ke Arab Saudi guna memenuhi kebutuhan konsumsi jamaah calon haji Indonesia.
“Pemenuhan konsumsi jamaah haji tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi yang kuat dengan kementerian dan lembaga terkait, agar kebijakan yang disusun selaras dan rantai pasok pangan haji dapat diperkuat,” ujar Jaenal Effendi Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU) Kemenhaj di Jakarta, Selasa (27/1/2026) pekan lalu.
Jaenal Effendi menegaskan pemanfaatan beras produksi dalam negeri kini menjadi prioritas utama guna memperkuat ekosistem ekonomi haji nasional. Indonesia sudah saatnya berhenti bergantung pada pasokan beras negara lain, seperti Vietnam dan Thailand, untuk konsumsi jamaah.
Berdasarkan proyeksi Ditjen PE2HU Kemenhaj, kebutuhan beras untuk 205.420 calon dan petugas haji pada musim 1447 Hijriah/2026 mencapai sekitar 3.913 ton. Angka ini dihitung dari asumsi konsumsi 150 gram per porsi untuk 127 kali makan selama masa operasional haji.
Ditjen PE2HU Kemenhaj pun menyepakati komitmen bersama dengan berbagai pihak untuk mengupayakan pemanfaatan beras nasional.
Pihak Perum Bulog akan menghitung kebutuhan total beras serta menyiapkan pasokan sesuai standar kualitas yang ditetapkan, termasuk beras premium dengan tingkat pecahan maksimal lima persen.
Sementara itu Kementerian Pertanian akan memberikan dukungan dari sisi regulasi guna memperlancar proses ekspor beras.
Saat ini harga beras premium dari sejumlah negara pesaing masih berada di bawah harga beras Indonesia, sehingga diperlukan dukungan dan fasilitasi kebijakan agar produk nasional dapat bersaing dan diterima di pasar konsumsi haji.
Jaenal menambahkan kondisi swasembada beras saat ini merupakan momentum emas. Selama ini tantangan utama penggunaan beras lokal adalah faktor harga. Namun, dengan penguatan ekosistem ekonomi haji, pemerintah optimistis produk nasional dapat memiliki daya saing yang kuat.
Sementara Tri Hidayatno Direktur Fasilitasi Kemitraan PE2HU Kemenhaj mengatakan pemenuhan kebutuhan konsumsi ini merupakan bagian dari membangun legasi baru.
“Melalui sinergi ini, kami menjembatani agar perputaran ekonomi haji yang nilainya sangat besar dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan produsen di tanah air,” kata dia.
Dengan perencanaan yang dimulai sejak dini, Ditjen PE2HU optimistis pada musim haji mendatang, jamaah calon haji Indonesia dapat menikmati nasi dari beras produksi petani Indonesia sendiri, yang sekaligus akan memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi nasional. (ant/bil)
NOW ON AIR SSFM 100
