Saif al-Islam Putra Muamar Gaddafi Mantan Diktator Libya Tewas Dibunuh

Saif al-Islam Gaddafi, putra paling menonjol dari Muammar Gaddafi mantan pemimpin diktator Libya, dilaporkan tewas dibunuh di Libya. Kabar kematian pria berusia 53 tahun itu disampaikan oleh sejumlah pejabat dan media lokal pada, Selasa (3/2/2026) waktu setempat.

Melansir Al Jazeera, Khaled al-Zaidi pengacara Saif al-Islam Gaddafi, serta Abdulla Othman penasihat politiknya,secara terpisah mengumumkan kematian klien dan tokoh yang mereka dampingi melalui unggahan di media sosial Facebook. Namun, keduanya tidak mengungkapkan detail kronologi secara rinci dalam pernyataan awal tersebut.

Sementara Fawasel Media salah satu Media Libya, yang mengutip pernyataan Abdulla Othman menyebutkan bahwa Saif al-Islam Gaddafi tewas setelah diserang sekelompok pria bersenjata di kediamannya di Kota Zintan.

Kota tersebut terletak sekitar 136 kilometer di barat daya ibu kota Tripoli dan selama bertahun-tahun dikenal sebagai wilayah yang relatif tertutup serta menjadi tempat perlindungan Saif al-Islam, pasca kejatuhan rezim ayahnya.

Tim politik Saif al-Islam kemudian merilis pernyataan resmi yang menyebut pembunuhan tersebut sebagai “aksi pengecut dan penuh pengkhianatan”. Dalam pernyataan itu dijelaskan bahwa empat pria bertopeng menyerbu rumah Saif al-Islam dan melakukan pembunuhan secara langsung.

“Empat pria bertopeng menyerbu rumahnya dan membunuhnya dalam sebuah pembunuhan pengecut dan keji,” demikian bunyi pernyataan tim politiknya.

Disebutkan pula bahwa Saif al-Islam sempat melakukan perlawanan terhadap para penyerang. Para pelaku bahkan disebut mematikan kamera pengawas di rumah tersebut, yang diduga sebagai upaya menghilangkan jejak kejahatan.

Seruan Investigasi Transparan

Kematian Saif al-Islam Gaddafi sendiri langsung memicu reaksi dari berbagai tokoh politik Libya. Khaled al-Mishri, mantan Ketua Dewan Tinggi Negara (High State Council) yang berbasis di Tripoli dan diakui secara internasional, menyerukan penyelidikan yang menyeluruh dan transparan.

Dalam unggahan di media sosial, al-Mishri meminta aparat keamanan dan otoritas terkait segera mengungkap pelaku serta motif pembunuhan tersebut. Ia menegaskan bahwa pembunuhan tokoh kontroversial seperti Saif al-Islam berpotensi memperburuk situasi keamanan dan politik Libya yang hingga kini masih rapuh.

Hingga kini, otoritas keamanan Libya belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait pelaku, motif, maupun perkembangan penyelidikan kasus tersebut.

Tokoh Sentral Keluarga Gaddafi

Meski tidak pernah memegang jabatan resmi dalam struktur pemerintahan Libya, Saif al-Islam Gaddafi selama bertahun-tahun dipandang sebagai figur nomor dua di balik kekuasaan ayahnya.

Bahkan sejak awal 2000-an hingga runtuhnya rezim Muammar Gaddafi pada 2011 silam, Saif al-Islam dianggap sebagai “putra mahkota” atau penerus potensial kepemimpinan Libya.

Saif al-Islam lahir di Tripoli pada Juni 1972 sebagai putra kedua Muammar Gaddafi. Ia dikenal sebagai figur berpendidikan Barat dengan latar pendidikan di London School of Economics (LSE), Inggris. Di sana ia belajar dan menulis disertasi doktoral tentang peran masyarakat sipil dalam reformasi global.

Dengan kemampuan bahasa Inggris yang lancar dan penampilan yang lebih modern dibanding tokoh rezim lainnya, Saif al-Islam sering dipandang sebagai wajah “reformis” dari pemerintahan otoriter keluarganya.

Ia terlibat dalam diplomasi dan dialog dengan negara-negara Barat, khususnya dalam merundingkan kompensasi terkait peristiwa pengeboman Pan Am Flight 103 di Lockerbie, Skotlandia, pada 1988.

Namun, citra reformis itu runtuh saat pemberontakan domestik pada 2011. Alih-alih membela aspirasi rakyat Libya, ia memilih setia kepada keluarga dan rezim, memimpin operasi penindasan terhadap lawan politik.

Pada Februari 2011, tuduhan terhadap Saif al-Islam atas keterlibatannya dalam kekerasan terhadap warga sipil membuat namanya masuk daftar sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia juga menjadi buronan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama penindasan protes.

Peran dalam Rekonsiliasi dengan Barat

Pada awal 2000-an, Saif al-Islam memainkan peran penting dalam upaya Libya memperbaiki hubungan dengan negara-negara Barat.

Ia terlibat langsung dalam perundingan Libya untuk meninggalkan program senjata pemusnah massal, langkah yang kala itu dipandang sebagai terobosan besar dalam diplomasi internasional.

Ia juga berperan dalam negosiasi pembayaran kompensasi kepada keluarga korban pengeboman pesawat Pan Am Flight 103 di Lockerbie, Skotlandia, pada 1988. Insiden tersebut menewaskan 270 orang dan selama bertahun-tahun menjadi hambatan utama hubungan Libya dengan Barat.

Melalui peran tersebut, Saif al-Islam sempat dipandang sebagai simbol perubahan dan modernisasi Libya. Ia berbicara tentang pentingnya konstitusi, supremasi hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Namun, citra reformis tersebut runtuh ketika gelombang Arab Spring melanda Libya pada 2011.

Peran Kunci dalam Penindasan 2011

Saat pemberontakan rakyat meletus untuk menggulingkan Muammar Gaddafi, Saif al-Islam memilih berpihak penuh kepada keluarga dan klannya. Ia menjadi salah satu arsitek utama dalam upaya penindasan brutal terhadap para demonstran dan kelompok oposisi.

Untuk diketahui, Muammar Gaddafi berkuasa di Libya sejak 1969 setelah menggulingkan monarki yang dipimpin oleh Raja Idris.

Selama lebih dari 40 tahun, rezim Gaddafi dikenal represif terhadap perbedaan pendapat, kelompok oposisi, dan media independen. Pemerintahan Gaddafi dijalankan melalui kontrol ketat terhadap politik, ekonomi, dan kehidupan sosial.

Rezim Gaddafi dikenal menerapkan sistem keamanan dan intelijen yang kuat untuk mengawasi warga sipil. Kelompok oposisi sering ditangkap, disiksa, atau hilang tanpa jejak. Kebebasan berekspresi sangat dibatasi; media yang tidak tunduk pada narasi pemerintah dijadikan sasaran pembredelan atau intimidasi.

Selama masa kekuasaannya, Gaddafi juga dikenal membiayai dan memengaruhi kelompok militan di luar negeri, termasuk di Afrika dan Timur Tengah, untuk memperluas pengaruhnya dan mengamankan kekuasaannya di dalam negeri.

Kekejaman rezim itu semakin mencuat ketika protes Arab Spring melanda dunia Arab pada tahun 2011. Rakyat Libya turun ke jalan menuntut reformasi politik dan kebebasan yang lebih besar. Namun, keluarga Gaddafi merespons dengan kekerasan.

Saif al-Islam sendiri menjadi salah satu arsitek utama upaya penindasan tersebut. Dalam pidato dan pernyataannya, ia menyebut para demonstran sebagai “tikus” dan “pengkhianat”, serta menjanjikan tindakan brutal terhadap siapa pun yang menentang rezim.

Ia memperingatkan bahwa “sungai darah akan mengalir” jika lawan pemerintah. Pernyataan-pernyataan ini mencerminkan sikap keras dan tanpa kompromi terhadap aspirasi rakyat Libya yang menuntut perubahan.

Insiden penindasan pada 2011 termasuk penggunaan senjata berat untuk menghadapi warga sipil, penembakan massal terhadap demonstran, dan operasi militer yang melibatkan pasukan loyalis Gaddafi.

Laporan hak asasi manusia pada saat itu mencatat banyak tindakan kejam, seperti penyiksaan, pembunuhan di luar proses hukum, dan penghilangan paksa.

Reaksi dunia internasional terhadap penindasan tersebut mencapai puncaknya ketika Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1973 pada Maret 2011, yang membuka jalan bagi intervensi militer dengan zona larangan terbang guna melindungi warga sipil.

Intervensi itu, yang dipimpin oleh NATO, kemudian berperan penting dalam mempercepat runtuhnya rezim Gaddafi.

Penangkapan, Hukuman Mati, dan Pembebasan

Setelah pasukan pemberontak menguasai Tripoli pada Agustus 2011, Saif al-Islam mencoba melarikan diri ke Niger dengan menyamar sebagai seorang Badui. Namun, ia ditangkap oleh milisi Abu Bakr Sadik Brigade di sebuah jalan gurun dan kemudian dibawa ke Zintan, di wilayah barat Libya.

Negosiasi panjang antara pihak Libya dan ICC mengakibatkan otoritas Libya diberi kewenangan untuk mengadilinya di dalam negeri. Pada 2015, sebuah pengadilan di Tripoli menjatuhkan vonis hukuman mati secara in absentia terhadap Saif al-Islam atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Namun, pada 2017, ia dibebaskan sebagai bagian dari program amnesti umum yang diterapkan oleh otoritas setempat. Sejak dibebaskan, Saif al-Islam hidup secara relatif tertutup di Zintan untuk menghindari upaya pembunuhan balasan.

Kembali ke Panggung Politik

Pada November 2021, Saif al-Islam kembali menggemparkan Libya dan dunia internasional dengan mengumumkan pencalonannya dalam pemilihan presiden Libya. Langkah tersebut menuai kecaman keras dari kelompok anti-Gaddafi, baik di Libya barat maupun timur.

Pencalonannya menjadi salah satu faktor utama kebuntuan politik. Ia akhirnya didiskualifikasi karena vonis hukuman mati tahun 2015. Upaya bandingnya pun terhambat setelah kelompok bersenjata memblokade pengadilan.

Perselisihan seputar pencalonan Saif al-Islam berkontribusi pada gagalnya proses pemilu dan kembalinya Libya ke dalam kebuntuan politik.

Dinamika Libya Pasca Gaddafi

Sejak kejatuhan Muammar Gaddafi pada 2011, Libya tidak pernah benar-benar stabil. Negara itu terpecah antara pemerintah yang berbasis di Tripoli di barat dan pemerintahan tandingan di timur, yang didukung oleh kelompok militer kuat seperti Tentara Nasional Libya (LNA) di bawah Khalifa Haftar.

Upaya rekonsiliasi nasional melalui berbagai forum internasional telah dilakukan, termasuk perundingan Perserikatan Bangsa-Bangsa, namun garis perpecahan sosial, politik, dan militer masih kuat.

Karenanya, kematian Saif al-Islam menambah satu lagi pusaran konflik yang belum jelas ujungnya. Pasalnya, wujud politik, identitas, dan jejak kekuasaan keluarga Gaddafi masih menyisakan luka dalam struktur sosial dan politik Libya. (bil/ipg)