Dewan Perdamaian Gaza Klaim Ingin Wujudkan Palestina Berdaulat Berbasis Aspirasi Masyarakat
Rabu, 4 Februari 2026 | 21:34 WIB
Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI menyampaikan komite nasional sebagai badan pelaksana Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza, akan diisi oleh teknokrat-teknokrat berkebangsaan Palestina dan tidak terafiliasi dengan kepentingan politik tertentu.
Pernyataan itu disampaikan seusai pertemuan Prabowo Subianto Presiden RI, dengan sejumlah mantan menteri luar negeri, praktisi diplomasi, serta para pakar hubungan internasional, Rabu (4/2/2026).
Arif menjelaskan, komite nasional merupakan struktur penting dalam Dewan Perdamaian Gaza yang akan bertugas sebagai badan eksekutif, sekaligus pelaksana seluruh program dan kegiatan yang dirancang oleh BoP.
“BoP itu nanti ada badan eksekusinya, ada national committee (komite nasional, red.) yang diisi oleh teknokrat Palestina. Itu kesepakatannya sebenarnya. Jadi akan ada tim khusus dari orang Palestina, yang tidak tergabung dengan afiliasi politik tertentu, dan (badan itu, red.) akan menjadi pelaksana dari kegiatan-kegiatan yang ada di BoP,” kata Arif Havas Oegroseno seperti dikutip Antara, Kamis (5/2/2026).
Menurut Arif, pemilihan teknokrat Palestina sebagai pengisi komite nasional menjadi kunci penting agar Dewan Perdamaian Gaza dapat bekerja secara netral, profesional, dan berorientasi pada kemanusiaan, bukan kepentingan politik faksi tertentu.
Langkah ini dinilai strategis mengingat konflik Palestina selama puluhan tahun kerap terhambat oleh fragmentasi politik internal, termasuk rivalitas antarkelompok.
Dengan melibatkan figur-figur profesional Palestina yang memiliki kapasitas teknis, diharapkan program BoP dapat berjalan efektif di lapangan, terutama dalam agenda rekonstruksi, pemulihan sosial, serta penguatan institusi sipil di Gaza.
BoP sendiri dirancang sebagai platform internasional yang mendorong rekonstruksi pascakonflik, stabilitas jangka panjang, dan proses perdamaian berkelanjutan di Gaza, pasca eskalasi konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina.
Pada kesempatan yang sama, Arif Havas Oegroseno menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza bukanlah langkah sepihak.
Dia mengatkaan Indonesia bergabung bersama sejumlah negara mayoritas penduduk Muslim yang sejak awal aktif melakukan konsultasi dan pertemuan, membahas masa depan Palestina.
Negara-negara tersebut sebagian besar berasal dari kawasan Timur Tengah, namun ada pula negara di luar kawasan tersebut. “Ini merupakan kerja bersama ya,” ujar Arif.
Adapun beberapa negara yang terlibat dalam inisiatif ini antara lain Turki, Pakistan, Indonesia, serta sejumlah negara Arab yang selama ini konsisten menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
Bagi Indonesia, keanggotaan dalam BoP juga sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif, serta amanat konstitusi untuk ikut serta menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Terkait aspek pendanaan, Arif menyebut Indonesia belum membahas secara rinci soal iuran keanggotaan BoP, meskipun Amerika Serikat (AS) disebut sebagai inisiator pembentukan Dewan Perdamaian Gaza.
Menurut Arif, Indonesia masih berada pada tahap konsultasi dan koordinasi dengan negara-negara mayoritas Muslim lainnya yang tergabung dalam BoP. Dia mengatakan pembahasan soal iuran, mekanisme penggunaan dana, serta waktu pembayaran masih memerlukan proses panjang dan kesepakatan bersama.
“Bahasannya (mengenai iuran–red) belum ada. Jadi, yang penting sekarang ini setelah ada kesepakatan, kemudian (dibuat) detailnya, harus dibikin rambu-rambu, dan negara-negara yang setuju, koordinasi, posisi, mekanismenya seperti apa. Itu penting sekali,” ujar Wamenlu. (bil/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
