Sanae Takaichi Perdana Menteri (PM) Jepang dikecam tokoh oposisi dan kalangan pendidikan terkait waktu penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), yang berbarengan waktu ujian masuk universitas.
Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jepang, yang pertama kali diselenggarakan sejak Februari 1990, dijadwalkan pada 8 Februari 2026. Di mana tanggal tersebut bertepatan dengan puncak musim ujian masuk universitas di seluruh Jepang.
Melansir Antara, pemilihan tanggal tersebut dinilai berpotensi mengurangi partisipasi kelompok muda yang tengah fokus menjalani ujian masuk universitas.
Sebelumnya Takaichi sempat meminta siswa menjalani pemungutan suara lebih awal. Namun Toshiko Takeya, seorang pemimpin dari Partai Komeito mengkritik Takaichi, lantaran beban peserta ujian sangat berat dan penyataan tersebut dianggap tidak masuk akal.
Pemilu yang bertepatan dengan puncak musim ujian masuk universitas, juga dianggap merampas kesempatan kelompok muda mengikuti pemilu. Padahal kedua momen tersebut sangatlah penting bagi masa depan mereka.
Selain dampak di hari pemilihan, ada juga kekhawatiran soal kampanye yang berisik di dekat sekolah atau lokasi ujian. Meski ada aturan yang melarang kandidat melakukan aktivitas yang berisik, tapi risiko berisik masih bisa terjadi dan berpotensi mengganggu pelajar.
Pelarangan kebisingan saat kampanye kandidat juga dianggap perlu ditinjau kembali oleh Kaori Suetomi, seorang profesor administrasi pendidikan di Universitas Nihon. Katanya, pengendalian diri secara sukarela tidak cukup untuk melindungi siswa selama musim ujian. (ant/lea/faz)
NOW ON AIR SSFM 100
