Wamenlu: Komite Nasional BoP Akan Diisi Teknokrat Palestina
Kamis, 5 Februari 2026 | 08:10 WIB
Dino Patti Djalal, pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) menilai Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) gagasan Donald Trump Presiden Amerika Serikat tidak dapat menjadi solusi permanen bagi kemerdekaan Palestina.
Ia menyoroti sikap Trump yang sulit diprediksi serta penolakan Israel terhadap negara Palestina sebagai hambatan serius bagi efektivitas lembaga tersebut.
“Karena RI sudah keburu masuk BoP, waspadai perilaku Trump dan agenda Israel untuk membungkam Palestina, dan selalu jaga opsi untuk keluar dari BoP,” kata Dino dalam pernyataan di platform X yang dikutip Antara, Sabtu (7/2/2026).
Menurut mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI itu, BoP dan Rencana 20 Poin Trump saat ini memang menjadi satu-satunya kesepakatan internasional yang berhasil mendorong gencatan senjata dan pemulihan di Gaza. Karena itu, keputusan Indonesia bergabung dinilai sebagai langkah realistis.
Ia menilai Prabowo Subianto Presiden RI perlu berada satu barisan dengan tujuh negara mayoritas Muslim lain yang turut masuk ke Dewan Perdamaian, apalagi lembaga tersebut telah didukung Dewan Keamanan PBB dan negara-negara Arab, sementara belum ada alternatif dari Uni Eropa, Rusia, China, maupun pihak lain.
“Ini tidak berarti BoP adalah solusi terbaik, dan tidak juga solusi permanen – hanya berarti pada saat ini merupakan satu-satunya upaya gencatan senjata yang ada,” ujarnya.
Meski demikian, Dino melihat Resolusi DK PBB 2803 masih membuka peluang bagi hak rakyat Palestina menentukan nasib sendiri. Ia meminta pemerintah Indonesia tetap menggelorakan perjuangan Palestina di dalam maupun di luar Dewan Perdamaian.
Sebelumnya, pada 23 Januari, Dino juga mengingatkan kemungkinan BoP hanya menjadi “kedok” Trump membangun “proyek real estate” di Jalur Gaza dan mendesak Indonesia menjaga kepentingan Palestina di forum tersebut.(ant/iss)
NOW ON AIR SSFM 100
