Menko PM: Industrialisasi Harus Inklusif, Indonesia Tak Bisa Lagi Setengah-setengah

Abdul Muhaimin Iskandar Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat menyerukan percepatan industrialisasi inklusif sebagai kunci agar Indonesia benar-benar “naik kelas” menjadi negara maju.

Seruan tersebut disampaikannya dalam Stadium Generale bertema “Ekonomi Inklusif untuk Indonesia Naik Kelas” di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), Rabu (11/2/2026).

Di hadapan civitas academica ITB, Muhaimin menegaskan Indonesia tidak boleh lagi berada pada posisi tanggung atau sekadar tumbuh tanpa lompatan signifikan menuju kemajuan.

“Kita tidak boleh lagi tanggung. Indonesia tidak bisa terus berada di level medioker. Kita harus benar-benar naik kelas, mulai hari ini dan untuk masa depan,” tegas Muhaimin.

Menurutnya, lebih dari satu dekade terakhir Indonesia berada dalam fase pertumbuhan yang belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi maju. Untuk itu, dibutuhkan strategi yang lebih berani dan terarah.

Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin juga mengapresiasi terbitnya buku karya Dhani Amrul Ichdan Wakil Direktur Utama PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) yang dieditori Reda Manthovani Jaksa Agung Muda Intelijen.

Ia menilai kolaborasi tersebut sebagai contoh sinergi lintas generasi dan lintas sektor yang produktif.

“Kolaborasi Pak Dhani dan Pak Reda melahirkan karya intelektual yang langka, tajam, analitis, dan berani menawarkan gagasan baru yang membumi bagi masa depan bangsa,” ujarnya.

Muhaimin menekankan bahwa tidak ada negara maju yang hanya mengandalkan kekayaan sumber daya alam.

Menurutnya, kemajuan lahir dari industrialisasi yang diperkuat hilirisasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat.

“Sumber daya alam itu terbatas. Negara maju lahir karena industrialisasi dan hilirisasi yang ditopang sains, teknologi, dan masyarakat yang berdaya,” katanya.

Sebagai kerangka strategi, Muhaimin memperkenalkan pendekatan DAI yaitu Distinktif, Adaptif, dan Inklusif.

Distinktif berarti membangun keunggulan khas nasional, bukan sekadar meniru negara lain.

Adaptif berarti mampu merespons cepat perubahan global seperti transisi energi dan digitalisasi.

Sementara itu, inklusif menjadi fondasi utama agar industrialisasi tidak hanya dinikmati segelintir pihak.

“Inklusif berarti masyarakat sekitar kawasan industri harus terlibat dan merasakan manfaatnya. Industrialisasi tidak boleh hanya meninggalkan dampak, tapi harus meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” jelasnya.

Ia menegaskan, ekonomi inklusif merupakan prasyarat agar pertumbuhan tidak memperlebar ketimpangan, melainkan menjadi jalan pemerataan kesejahteraan.

“Industri harus menjadi alat pemberdayaan rakyat. Kalau masyarakat terlibat dan berdaya, maka Indonesia naik kelas bukan sekadar slogan, tetapi kenyataan,” pungkas Muhaimin. (faz/ipg)