IHSG Rabu Ditutup Menguat 1,96 Persen, Optimisme Investor Naik
Rabu, 11 Februari 2026 | 22:10 WIB
Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) mengingatkan Pemerintah menjaga soliditas dan kepastian arah kebijakan ekonomi, di tengah dinamika pasar serta tekanan global.
Dia menekankan pentingnya keseragaman komunikasi antarkementerian supaya tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha dan dunia internasional.
Hal itu disampaikan Hasto menjawab wartawan usai partainya menggelar Focus Group Discussion (FGD) tertutup bersama deretan pakar ekonomi di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
“Dalam situasi ketika pasar dan dunia internasional memerlukan kepastian arah (direction), PDI Perjuangan menghimbau agar tidak ada pernyataan yang berbeda antar kementerian. Lebih baik mengedepankan disiplin berbicara dan mendorong prestasi kerja,” ujar Hasto.
Dia menyinggung perdebatan teknis antara Menteri Keuangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mencuat belakangan ini. Menurutnya, hal tersebut tidak perlu terjadi karena perbedaan suara bisa menciptakan ketidakpastian baru.
“Rakyat dan pelaku usaha memerlukan soliditas kebijakan. Kredibilitas pemerintah dibangun lewat transparansi dan ketiadaan conflict of interest. Pemerintah harus fokus menakhodai ekonomi nasional dengan kepastian hukum,” tambahnya.
Hasto juga mengkritik kebijakan yang cenderung sentralistik, termasuk pemotongan Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) yang mempersempit ruang fiskal daerah.
Menurutnya, kepala daerah harus dilibatkan dalam program strategis seperti Makan Bergizi Gratis karena mereka yang paling memahami akar persoalan di lapangan.
Senada dengan Hasto, Said Abdullah Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua Banggar DPR RI mendesak pemerintah untuk menghitung ulang skala prioritas belanja negara.
Meskipun program prioritas tetap berjalan, Said menekankan pentingnya efisiensi untuk menjaga kesehatan fiskal.
“Pemerintah harus ‘ngerem’ belanjanya supaya kita semua punya ketaatan untuk menjaga wibawa APBN kita,” tegas Said.
Said juga menyoroti target pajak dalam APBN 2026 yang dipatok sebesar Rp2.340 triliun. Mengingat adanya anomali pertumbuhan ekonomi 5,11% pada 2025 yang justru diiringi defisit penerimaan pajak (shortfall), Said memandang target tahun ini sebagai tantangan besar.
“Menteri Keuangan harus melakukan best effort sebesar Rp440 triliun dibandingkan realisasi tahun lalu. Kemarin di Komisi XI, Menkeu bahkan menyatakan yakin bisa melampaui angka itu. Optimisme itu kami catat baik-baik dan akan kami tagih,” tegasnya.
FGD tertutup itu menghadirkan enam pakar sebagai narasumber, yaitu Yanuar Rizky, Dr. Hendri Saparani, Awalil Rizky, Dr. Yustinus Prastowo, dan Dr. Ester Sri Astuti.(faz/rid)
NOW ON AIR SSFM 100
